Kabar yang sempat bikin panik pemilik kendaraan itu ternyata hoaks. PT Pertamina Patra Niaga memastikan narasi yang berseliweran di media sosial soal pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek dan kapasitas mesin kendaraan, yang disebut berlaku mulai 1 Juni 2026, tidak memiliki dasar kebijakan apapun.
Viral itu menyebar cukup jauh. Unggahan yang beredar menampilkan daftar model kendaraan yang diklaim tak lagi boleh mengisi Pertalite, dengan patokan kapasitas mesin di atas 1.400 cc. Nama-nama yang tercantum cukup populer di segmen keluarga: Daihatsu Xenia, Toyota Yaris, Honda Mobilio, Toyota Veloz, Honda City, Daihatsu Terios, Daihatsu Luxio, hingga Mitsubishi Xpander. Wajar kalau warganet langsung ramai mempertanyakannya.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, merespons tegas. "Informasi mengenai daftar merek kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator," kata Roberth dalam keterangannya, 23 Mei 2026. Ia bahkan mengulang penegasan itu untuk isu pembatasan berbasis kapasitas mesin. Tidak ada aturan semacam itu. Titik.
Soal kemungkinan kebijakan baru di masa mendatang, Pertamina menjawab dengan posisi yang konsisten sebagai operator BUMN: mereka akan mengikuti arahan pemerintah apabila ada regulasi resmi yang diterbitkan. "Pada prinsipnya Pertamina sebagai BUMN dan badan usaha yang berada di bawah pemerintah akan mengikuti dan mengacu pada arahan pemerintah sebagai regulator," ujar Roberth kepada Kompas.com, 22 Mei 2026.
Bukan pertama kali. Setiap kali topik pembatasan BBM subsidi bergulir, selalu ada gelombang kepanikan di kalangan pemilik kendaraan kelas menengah yang selama ini masih mengandalkan Pertalite. Apakah suatu saat nanti ada kebijakan pembatasan yang benar-benar resmi? Pertanyaan itu, agaknya, masih punya jawaban terbuka, entah kebetulan atau tidak, setiap klarifikasi justru memancing pertanyaan baru.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat memverifikasi setiap informasi lewat kanal resmi, baik dari pemerintah, regulator, maupun Pertamina sendiri, sebelum meneruskannya ke ruang digital. Nasihat yang mudah diucapkan. Nyatanya, linimasa bergerak jauh lebih cepat dari klarifikasi mana pun.