Sepanjang pekan ini, tiga isu datang hampir bersamaan: korupsi di program Makan Bergizi Gratis, penyesuaian harga BBM nonsubsidi, dan wacana koperasi desa skala besar. Publik mulai berhitung. Tidak semua angkanya menyenangkan.
Bank Indonesia sudah menghitung dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo terhadap inflasi. Angkanya 0,25%. Bukan bencana, tapi bukan nol juga. Deputi Gubernur BI Aida S Budiman menyebut penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini hadir bersamaan dua tekanan yang sudah lebih dulu mengintai: imported inflation akibat fluktuasi harga global, dan risiko cuaca ekstrem El Nino yang agaknya belum selesai berbicara musim ini.
"Ada yang naik, seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, tetapi ada juga yang turun, yaitu Dexlite dan Pertamina Dex, tentunya ini akan berfluktuasi tergantung dari harga global tadi. Untuk sementara, hitungan kami lebih kurang dia berkontribusi sekitar 0,25% kepada inflasi," ujar Aida dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur, Kamis (18/6/2026).
Angka itu datang ketika inflasi Mei 2026 secara tahunan sudah bertengger di 3,08%, masih dalam target BI di kisaran 2,5% plus minus 1%. Tapi volatile food sudah melompat 6,24% secara tahunan. Ini yang terasa di warung pinggir jalan, bukan di laporan makro. Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali menunjuk cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit sebagai komoditas yang paling menekan. Di Papua Barat, inflasi sudah mencapai 5,94%. Aceh 5,12%. Dari 38 provinsi, 13 di antaranya kini masuk pengawasan khusus BI karena angkanya mulai merayap ke batas atas target.
Cukup untuk bikin pasar gelisah.
Untuk saat ini, BI masih meyakinkan bahwa semuanya terkendali. "Proyeksi inflasi ini mulai mengalami peningkatan, tetapi semuanya masih dalam target 2,5 plus minus 1%, jadi paling tinggi kita 3,5%," jelas Aida. Bisa jadi itu benar. Pasar, bagaimanapun, membaca sinyal lebih cepat dari membaca angka.
Sinyal yang datang pekan ini lumayan ramai. Kasus dugaan korupsi di program MBG memunculkan tanda tanya soal tata kelola belanja sosial yang anggarannya tidak kecil. Bersamaan, wacana koperasi desa Merah Putih muncul dengan skema yang belum sepenuhnya jelas di mata pelaku usaha. Pertanyaannya, berapa lama kepercayaan pasar bisa menahan beban dari tiga isu sekaligus?
Kredibilitas kebijakan bukan sekadar soal angka yang tepat. Ini soal apakah publik masih mau percaya bahwa angka itu tepat.