Sistem sudah disiapkan. Kapan jalannya, itu soal lain.
Itulah benang merah dari penjelasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa soal rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Berbicara kepada wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026), Purbaya menegaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru sebelum datanya benar-benar rapi.
"Nanti kita lihat dinamika ekonominya dan masyarakat. Tapi kita semua siapkan sistemnya. Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan," ujar Purbaya.
Salah satu yang bikin pemerintah hati-hati adalah anomali data: ada warga yang secara sistem masuk kategori desil 9 atau 10, alias kelompok paling sejahtera, tapi kenyataannya berprofesi sebagai pedagang kecil atau masih menerima bantuan UMKM. Rawan meleset. Purbaya mengakui potensi salah data itu, dan bilang penanganannya akan dilakukan kasus per kasus apabila sistem baru DTSEN belum rampung saat kebijakan mulai berjalan.
Untuk membenahi ini, pemerintah sudah gelontorkan anggaran yang tidak kecil ke Badan Pusat Statistik. Total dana yang dialokasikan untuk DTSEN dan sensus ekonomi mencapai hampir Rp 7 triliun. "Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini," kata Purbaya, sambil berharap hasilnya bisa terasa tahun depan dalam bentuk data yang lebih akurat dan representatif.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, penentuan desil dalam DTSEN tidak sesederhana melihat penghasilan atau satu indikator tunggal. Metode yang dipakai adalah Proxy Means Test (PMT), yang mempertimbangkan puluhan variabel secara bersamaan: kondisi rumah, sumber air minum, bahan bakar memasak, kepemilikan aset, daya listrik, pendidikan, kesehatan, hingga disabilitas. Karena itulah, seseorang yang secara kasat mata tampak mampu bisa saja mendarat di desil lebih rendah, atau sebaliknya.
Di sisi kebijakan energi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan distribusi Pertalite hari ini masih berjalan normal. "Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan," kata Bahlil, Rabu (19/8). Selama belum ada putusan resmi, aturan yang berlaku tetap seperti sekarang: 200 liter per hari untuk bus dan truk, 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.
Bagi investor yang memegang saham emiten energi atau SPBU, kebijakan ini agaknya belum akan menggerakkan jarum dalam waktu dekat. Eksekusinya masih bergantung pada dua variabel yang sama-sama menggantung: kesiapan data dan kondisi ekonomi makro. Pertanyaannya, seberapa lama pemerintah bisa menahan tekanan fiskal sambil menunggu DTSEN benar-benar beres?