Ngurah Wirawan kini memegang kendali di PT Danareksa (Persero), holding BUMN yang menaungi 14 perusahaan lintas sektor. Penunjukan ini mengakhiri masa jabatan Yadi Jaya Ruchandi yang menjabat Direktur Utama sejak Februari 2023 hingga Mei 2026.
Sebelum mendarat di Danareksa, Ngurah bukan orang baru di ekosistem BUMN. Ia menjabat Direktur Utama PT Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) periode 2022 hingga 2026, salah satu proyek strategis nasional yang jadi andalan pemerintah untuk menarik investasi manufaktur. Rekam jejak itu agaknya jadi pertimbangan kuat di balik penunjukannya.
Perombakan tidak berhenti di kursi pucuk. Ahmad Fauzie Nur masuk sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, menggantikan Avianto Istihardjo. Ardian Cholid didapuk sebagai Direktur Operasi. Chris Soemijantoro mengisi posisi Direktur Bisnis, Andi Seto Gadhista Asapa di Direktur SDM dan Hukum.
Dari sisi dewan komisaris, formasi yang terbentuk dipimpin A. Helmy Faishal Zaini sebagai Komisaris Utama, didampingi Muhammad Haris Perdana, Didid Noordiatmoko, dan Darmizal M.S. sebagai Komisaris, serta Abdullah Aufa Fuad selaku Komisaris Independen. Susunan lengkap ini dipublikasikan lewat akun Instagram resmi @danareksa.id.
"Dengan semangat kepemimpinan baru, Danareksa siap melanjutkan langkah transformasi, memperkuat sinergi, dan memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan perusahaan dan Indonesia," tulis akun resmi Danareksa dalam pengumumannya.
Pernyataan itu terdengar normatif, tapi konteksnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Danareksa bukan holding sembarangan. Portofolionya mencakup kawasan industri, jasa konstruksi, jasa keuangan, hingga media dan teknologi, campuran yang membuat koordinasi antaranak usaha jadi pekerjaan rumah yang nyata, bukan sekadar formalitas agenda rapat.
Pergantian di pucuk kepemimpinan BUMN memang lazim dibaca pasar sebagai sinyal arah kebijakan baru. Dengan 14 entitas di bawah satu atap, pilihan Ngurah sebagai Dirut membawa pertanyaan wajar: seberapa cepat ia bisa membangun ritme dengan jajaran direksi yang juga mayoritas baru? Kalau data historis BUMN bisa jadi pegangan, satu-dua kuartal pertama biasanya yang paling bising.