Sepanjang Juli sampai Desember ini, pemerintah membidik 1 juta hektare lahan sawah untuk ditanami dengan metode Pertanian Modern-Advanced Agricultural System (PM-AAS), sistem tanam yang diklaim mampu mendongkrak produktivitas padi dari rata-rata 4,5 ton menjadi 10 ton per hektare.
Bukan sekadar janji di atas kertas. Di Kampung Candra Jaya, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Abdul Rokhim sudah merasakan sendiri bedanya. Petani keturunan transmigran Jawa yang telah menggarap 3 hektare sawah selama bertahun-tahun ini mengaku bisa menghemat sekitar Rp 2,4 juta hingga Rp 3 juta per hektare, atau Rp 9 juta dalam sekali musim tanam. Lumayan besar bagi petani yang hidupnya bergantung pada hasil ladang.
Kunci penghematan itu ada pada cara tanam. Metode lawas yang selama ini dipakai, tanam pindah atau "tapin", mengharuskan petani menyemai benih di lahan terpisah, menunggu 15-21 hari, lalu mencabut dan memindahkan bibit ke lahan utama satu per satu. Ongkos pencabutan bibit saja sudah Rp 800 ribu per hektare, belum biaya tanam di lahan utama yang bisa mencapai Rp 2 juta. PM-AAS memotong seluruh tahapan itu.
Sistemnya menggunakan pipa paralon beroda yang dilubangi dengan jarak tertentu. Paralon ditarik melintasi sawah, benih keluar dari lubang-lubang kecil dengan jarak tanam yang presisi dan seragam. Tidak perlu buruh tambahan. "Satu hari dua orang selesai," kata Abdul. Biaya turun drastis ke kisaran Rp 600 ribu per hektare.
Rekan setani Abdul, Angga Dwi Hardianto, menambahkan efisiensi tidak berhenti di situ. Penyemprotan dan pemupukan kini dikerjakan menggunakan drone, didampingi Penyuluh Pertanian Lapangan dan Dinas Pertanian setempat. "Kemarin kita penyemprotan kita pakai drone, pemupukan juga kita memakai drone. Jadi lebih hemat tenaga lebih banyak," kata Angga.
Yang bikin keduanya makin yakin, kondisi tanaman yang sudah menjelang panen pada Agustus mendatang terlihat jauh berbeda dari petak-petak di sebelahnya yang masih pakai cara konvensional. Batang lebih kokoh, rumpun lebih rapat, subur. Kontras sekali. "Yang namanya petani kan jelas pertumbuhan padi yang begini nanti hasilnya begini kan sudah bisa membacalah. Itu sekarang pertumbuhannya lebih bagus dari yang biasanya," ujar Abdul.
Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Fadjry Djufry menjelaskan PM-AAS digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah mengamati sistem pertanian padi di Amerika Serikat, China, dan Vietnam. Pilot project dimulai di Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Lampung. Hasilnya, agaknya, di luar dugaan. Di lahan uji 300 hektare di Sukamandi, panen tembus 8-9 ton per hektare. Beberapa lokasi lain bahkan menyentuh 10,4 ton. Dua musim tanam berturut-turut, produksinya konsisten naik dua kali lipat.
Rahasianya ada pada populasi tanaman. Tanam pindah biasa menghasilkan 250 ribu hingga 600 ribu rumpun per hektare. Dengan PM-AAS dan jarak tanam yang terstandarisasi, populasinya bisa mencapai 800 ribu hingga 1 juta rumpun. "Bisa dibayangkan kemungkinan besar untuk double karena double populasinya kan?" kata Djufry.
PM-AAS kini sudah diterapkan di sekitar 2.400 hektare yang tersebar di 11 provinsi: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Utara, Bengkulu, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, dan Papua Selatan. Beberapa di antaranya sudah masuk jadwal panen.
Di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Merauke, Amran menyerahkan langsung bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani setempat. Total bantuan untuk petani Papua Selatan tahun ini senilai Rp 1,3 triliun, disalurkan dalam bentuk alsintan dan pembangunan gedung pupuk. Amran juga mendorong frekuensi tanam padi di Merauke dari dua kali menjadi tiga kali setahun, ditopang perbaikan irigasi dan benih unggul.
Kalau target 1 juta hektare tercapai dan rata-rata produktivitas naik 2 ton saja per hektare, tambahan produksi beras nasional bisa sangat besar. Djufry bahkan menyebut potensi tambahan 20 juta ton jika metode ini diterapkan di 10 juta hektare lahan baku sawah yang tersedia. "Jadi bukan main loncatannya," kata Djufry. Entah kebetulan atau tidak, target ambisius ini dicanangkan tepat di tahun ketika ketahanan pangan kembali jadi prioritas utama pemerintah. Pertanyaannya, berapa lama euforia ini bertahan sebelum benturan realitas di lapangan?