Rumor itu beredar cepat. Jauh lebih cepat dari klarifikasi yang menyusulnya.
Rabu (3/6/2026), pasar keuangan Indonesia dilanda kecemasan setelah pesan-pesan tak resmi menyebar di kalangan pelaku pasar soal kemungkinan S&P Global Ratings menurunkan peringkat utang Indonesia dari level BBB. IHSG terhuyung, rupiah makin tertekan. Padahal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kala itu bahkan belum duduk berhadapan dengan tim S&P.
"Saya pikir banyak rumor di dalam negeri yang pasti ketika S&P datang ke sini, ada rumor S&P akan mendowngrade. Padahal saya baru mau ketemu nanti malam," kata Purbaya saat ditemui di Kompleks DPR RI.
Pernyataan itu sekaligus membantah kabar yang sudah terlanjur dipricing-in pasar. Tim S&P memang sudah berada di Jakarta sejak Selasa (2/6/2026), bertemu dengan pemerintah, regulator sektor keuangan, hingga Danantara. Tapi agenda rutin kunjungan tahunan seperti ini, agaknya, cukup memantik kepanikan kalau sentimen pasar sedang rawan.
Purbaya mengaku cukup tenang membaca kondisinya. "Kalau melihat kondisi fiskal kita, saya sih enggak ada masalah," tegasnya. Ia juga sudah lebih dulu bertemu pihak S&P saat di Washington DC, dan dari sana ia menilai pemahaman lembaga pemeringkat itu terhadap ekonomi Indonesia terus membaik.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga menggelar pertemuan tahunan dengan S&P di kantornya. Ia memaparkan deretan indikator yang dinilai masih solid: inflasi terkendali, investasi bergerak positif, konsumsi domestik bertahan, dampak hilirisasi mulai terasa. "Dialog bersama Standard & Poor's menjadi ruang penting untuk menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia tetap memiliki daya tahan yang kuat," ungkap Airlangga lewat akun Instagram resminya.
Rumor yang beredar memang tidak sepenuhnya mengawang tanpa dasar. Rupiah konsisten melemah terhadap dolar AS, volatilitas IHSG meningkat seiring kekhawatiran soal kondisi fiskal dan prospek pertumbuhan. Tekanan suku bunga tinggi dan tensi geopolitik global ikut memperkeruh suasana.
Skenario downgrade multi-level sekaligus? Tidak realistis untuk kondisi Indonesia saat ini. Secara historis, penurunan rating beberapa tingkat dalam satu pengumuman hanya terjadi dalam kondisi ekstrem, bak bumi dipijak runtuh, seperti yang menimpa Portugal dan Yunani saat krisis utang Eropa 2010, atau Rusia pascainvasi Ukraina 2022. Kalau pun ada revisi, yang lebih mungkin adalah penurunan satu tingkat, dari BBB ke BBB-. Indonesia masih di wilayah investment grade. Mayoritas investor institusi global pun masih diizinkan memegang aset di level itu berdasarkan mandat investasi mereka, sehingga forced selling besar-besaran, setidaknya secara teknikal, bisa dihindari.
Februari lalu, Purbaya bertemu S&P di Washington dan keluar dengan kabar yang melegakan: peringkat BBB dengan outlook stabil dipertahankan. S&P disebut memuji konsistensi pemerintah menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen terhadap PDB. Pertumbuhan penerimaan pajak yang mencapai 30 persen di dua bulan pertama 2026, dan sekitar 20 persen secara kumulatif di kuartal pertama, ikut menjadi amunisi dalam presentasi pemerintah. "Ketika kita beritahu bahwa dua bulan tahun ini pertumbuhan pajak 30 persen dan Januari-Maret dibanding tahun lalu tumbuh 20 persen, mereka sepertinya cukup puas," kata Purbaya.
Pertanyaannya sekarang: apakah S&P masih melihat gambaran yang sama setelah kunjungan Jakarta kali ini? Jawabannya belum ada. Dan pasar, entah kebetulan atau tidak, tampaknya tidak sabaran menunggu.