Tiga miliar dolar AS sudah ditanam. Sekarang Korea Selatan minta balasan, bukan uang, tapi keberpihakan kebijakan.
Dalam lokakarya Indonesian Next Generation Journalist Network on Korea (IKJN) di Jakarta, Rabu lalu, Political Section Chief sekaligus Konselor Kedutaan Besar Korea Selatan Uhm Taeho secara terbuka menyuarakan harapan agar pemerintah Indonesia memberikan insentif dan kemudahan regulasi bagi kendaraan listrik berbasis baterai nikel-mangan-kobalt (NMC). Permintaan ini bukan tanpa konteks: investasi Korea dalam ekosistem EV Indonesia sudah terlanjur dalam, dan tanpa pasar domestik yang mendukung, kalkulasi bisnis mereka bisa oleng.
Hyundai Motor Group memimpin dari depan. Melalui Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di kawasan industri Delta Mas, Cikarang, investasi yang dikucurkan mencapai sekitar 1,55 miliar dolar AS. Tambah lagi fasilitas produksi sel baterai PT HLI Green Power di Karawang, hasil kongsi Hyundai-LG, dan total komitmen grup ini mendekati 3 miliar dolar AS untuk Indonesia. Pada 2024, HLI Green Power tercatat memproduksi 20,1 juta sel baterai. Ironisnya, sekitar 98 persen produksi itu justru diekspor ke Korea Selatan dan India, bukan diserap pasar lokal.
Efek domino pun mengalir. EcoPro, pemain bahan baku baterai asal Korea, dilaporkan telah menanamkan lebih dari 1 miliar dolar AS untuk pengembangan industri peleburan nikel di Indonesia. "Mereka melihat Hyundai Motor masuk dan melihat potensi kolaborasi di sini. Jadi, ini menciptakan efek yang meluas dengan menarik lebih banyak investasi dan membantu industri Indonesia," kata Uhm, menggambarkan bagaimana satu investasi besar menarik pemain lain bak bola salju. Selain sektor EV, Uhm juga menyinggung minat Korea pada proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Indonesia, dengan komitmen membawa teknologi dan modal sekaligus mempekerjakan tenaga kerja lokal.
Basis legalnya sudah ada. Kerja sama EV masuk sebagai salah satu poin yang disepakati dalam Joint Statement on the Establishment of a Special Comprehensive Strategic Partnership antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Lee Jae Myung pada April 2026. Kedua pemimpin berkomitmen memperkuat kebijakan TKDN untuk kendaraan listrik dan mendorong kerja sama daur ulang baterai dalam kerangka ekonomi sirkular.
Dari dalam negeri, tekanan serupa datang dari pelaku industri. Project Coordinator ENTREV Eko Adji Buwono menyebut insentif untuk EV berbasis NMC sebagai akselerator hilirisasi yang tidak bisa ditunda. Masalahnya fundamental: Indonesia Battery Corporation (IBC) melalui pabrik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang sudah membangun kapasitas produksi awal sebesar 6,9 GWh, tapi tanpa kebijakan yang memihak baterai nikel, siapa yang akan menyerapnya? Kompetitor utamanya adalah baterai lithium iron phosphate (LFP) yang lebih murah, mayoritas diproduksi pemain China yang sudah punya skala ekonomi jauh lebih besar.
"IBC saat ini adalah satu-satunya perusahaan milik pemerintah yang mendapat mandat membangun dan mengembangkan industri baterai berbasis nikel. Tentunya tanpa didukung kebijakan yang memberikan prioritas terhadap baterai berbasis nikel untuk digunakan di dalam negeri, akan sulit berkompetisi dengan baterai berbasis LFP," kata Eko, blak-blakan.
Pemerintah agaknya mulai bergerak ke arah itu. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan insentif untuk EV berbasis NMC sedang disiapkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan skema yang lebih konkret: masing-masing 100.000 unit mobil listrik dan 100.000 unit sepeda motor listrik tahun ini, subsidi Rp5 juta per unit untuk motor, dan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) antara 40 hingga 100 persen untuk mobil. Pemerintah juga mengkaji pembedaan insentif berdasarkan jenis baterai. Bukan detail kecil.
Angka-angka ini terlihat menarik di atas kertas. Pertanyaannya bukan apakah insentifnya cukup besar, melainkan apakah kebijakannya datang cukup cepat, sebelum industri baterai nasional yang baru dibangun itu keburu kehilangan momentum.