Gas elpiji 3 kilogram yang biasa dibeli warga Kemayoran seharga Rp 20.000 hingga Rp 21.000 di warung kelontong, kini tersedia di Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Sumur Batu seharga Rp 17.500 sampai Rp 18.000. Selisih dua ribuan perak mungkin terdengar kecil, tapi bagi warga yang beli tabung gas tiap minggu, akumulasinya bukan angka yang bisa diabaikan.
Rahasianya, kata Fiko (50), pengawas KKMP Sumur Batu, sederhana saja. "Kami mengambil margin keuntungan yang sangat tipis dan barangnya kami ambil langsung dari distributor utama," ungkapnya saat ditemui di sela pelatihan pengurus KKMP di Jakarta Creative Hub, Rabu (17/6/2026). Komoditas utama yang dijual koperasinya masih terbatas pada gas elpiji dan air mineral kemasan, tapi itu cukup untuk membuktikan konsep.
Model serupa diterapkan KKMP Utan Panjang di kelurahan yang sama. Purwanto (45), pengurus koperasi itu, punya fokus yang sedikit berbeda: menyuplai beras dan minyak goreng untuk para pengecer lokal, sekaligus menjadi offtaker produk UMKM warga. Peyek, makanan olahan jengkol, sayur-mayur rumahan, semua punya jalur distribusi yang lebih terstruktur lewat koperasi. "Ekosistem ekonomi kelurahannya benar-benar berputar," kata Purwanto.
Strategi banting harga ini tidak berjalan tanpa gesekan. Fiko mengakui sempat ada kekhawatiran dari pemilik warung kelontong yang merasa akan terpinggirkan. Reaksi yang agaknya wajar. Tapi ia bersikukuh koperasi bukan rival, melainkan mitra. "Sama sekali tidak ada niatan untuk bersaing atau mematikan warung kelontong yang sudah ada. Justru kami mendorong warung-warung itu untuk kulakan di koperasi, supaya mereka dapat harga modal yang lebih murah," tegasnya.
Pemerintah DKI Jakarta merespons dengan nada serupa. Kepala Bidang Koperasi Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Olansons, menegaskan KKMP dirancang untuk dua fungsi strategis: sebagai supply chain yang menyalurkan produk dari perusahaan besar ke tingkat kelurahan, dan sebagai offtaker yang menampung produk UMKM. "KKMP ini adalah bentuk asli ekonomi dari masyarakat, untuk masyarakat, oleh masyarakat," ujarnya. Modal operasional, kata Olansons, murni berasal dari simpanan pokok dan wajib anggota yang notabene warga kelurahan itu sendiri, bukan suntikan korporasi.
Siti Aedah, Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM dan Talenta Kementerian Koperasi RI, menambahkan KKMP bisa menjadi jembatan bagi UMKM yang selama ini kesulitan menembus ketatnya seleksi ritel modern berskala besar. Klaim yang masih perlu dibuktikan dalam skala lebih luas, tapi kalau data awal ini bisa dipercaya, arahnya cukup jelas.
Narasi di tingkat kelurahan ini ternyata bagian dari proyek yang jauh lebih besar. 83.000 koperasi. Joao Angelo De Sousa Mota, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, memastikan target pembentukan 83.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) secara nasional tidak berubah. "Di setiap desa, negara harus hadir untuk melayani," kata Joao usai acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Agrinas akan mendampingi setiap KDKMP selama dua tahun pertama, sebelum operasional diserahkan ke kelembagaan lokal yang telah terbentuk. Infrastruktur digitalnya ikut dibangun: seluruh distribusi barang bersubsidi terpantau secara real time oleh pemerintah, termasuk presiden, hingga ke angka berapa unit yang sudah terjual ke penerima manfaat. Sistem pengawasan distribusi yang, kalau benar terealisasi, bisa jadi terobosan serius dalam mengatasi kebocoran subsidi yang selama ini sulit dilacak. Pertanyaannya, berapa lama momentum ini bertahan sebelum birokrasi menggerusnya?
Untuk memastikan keuangan koperasi tidak berakhir seperti banyak koperasi simpan pinjam sebelumnya yang kolaps karena salah kelola, Kementerian Koperasi menargetkan sertifikasi kompetensi bendahara melalui BNSP mulai 2027. Uji kompetensinya mencakup pencatatan uang masuk, pembuatan jurnal, hingga penyusunan laporan keuangan akhir. Langkah preventif yang menunjukkan pemerintah, setidaknya di atas kertas, sadar bahwa ambisi sebesar ini perlu diimbangi kapasitas pengelolaan yang sepadan.
Proyek 83.000 koperasi ini taruhan besar, entah kebetulan atau tidak, ibarat pedang bermata dua. Berhasil, dan Indonesia punya jaringan distribusi pangan dari bawah yang belum pernah ada sebelumnya. Gagal, dan yang tersisa hanya ribuan badan hukum tanpa aktivitas, persis seperti pola yang sudah berulang kali terjadi dalam sejarah perkoperasian negeri ini.