Sepanjang pekan ini, giliran Depok yang merasakan. Rabu (17/6) siang, sejumlah kawasan di kota penyangga Jakarta itu kembali padam, dari Beji, Cimanggis, hingga Cipayung, dan warga langsung melampiaskannya di X dan Instagram.
PLN mengklaim ini soal pemeliharaan dan penguatan jaringan distribusi, bukan krisis pasokan. Tapi hampir di saat bersamaan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia justru mengakui ada bolong besar di sisi hulu. Dari kebutuhan 154 juta ton batu bara per tahun untuk pembangkit PLN, baru 134 juta ton yang sudah dikontrak. Masih kurang 20 juta ton. Tidak kecil.
Pemerintah sebenarnya sudah menugaskan perusahaan tambang sebesar 190 juta ton, jauh di atas kebutuhan PLN. Realisasi kontraknya yang belum jalan. Bahlil menyebut dirinya sudah menggelar rapat hampir 5,5 jam bersama Dirut PLN Darmawan Prasodjo untuk merekonfirmasi kondisi pasokan. Durasi yang, agaknya, cukup bicara soal rumitnya koordinasi di lapangan.
Persoalannya bukan semata kuantitas. "PLN membutuhkan batu bara yang medium," kata Bahlil, merujuk pada jenis kalori menengah yang lebih cocok untuk operasional pembangkit. Jenis ini makin susah dicari. Tambang-tambang besar lebih senang menjual ke pasar ekspor yang harganya lebih menggiurkan, sementara pasokan untuk kebutuhan domestik PLN, yang terikat harga domestic market obligation, harus direbut dulu lewat penugasan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto rupanya ikut geram. Bahlil menyebut ada arahan langsung dari Presiden untuk memperketat pengawasan pengadaan energi primer PLN. Hasilnya: dibentuk tim pengadaan baru yang melibatkan Irjen, Dirjen Minerba, dan BPKP. "Agar tidak ada dusta di antara kita," kata Bahlil. Keras. Bukan basa-basi birokrasi biasa, kalau kata-katanya bisa dipercaya.
Soal pemadaman yang masih terjadi di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir, Bahlil bersikeras itu bukan akibat batu bara langka. Gangguan lebih banyak bersumber dari persoalan teknis pada sejumlah mesin pembangkit yang sudah dilaporkan PLN. Klaim yang masih perlu dibuktikan, terutama mengingat pengakuannya sendiri soal kontrak yang belum penuh.
Pemulihan gangguan, kata pemerintah, terus dipercepat. Bagi warga Depok yang sudah berkali-kali mati lampu dalam sebulan terakhir, janji itu sudah terdengar terlalu sering.