Harga Pertamax RON 92 di kawasan Free Trade Zone Batam resmi naik dari Rp11.750 menjadi Rp15.500 per liter sejak 10 Juni 2026. Efek domino yang paling dikhawatirkan pelaku usaha bukan di lantai produksi, melainkan di rantai distribusi barang kebutuhan pokok.
Ketua Apindo Batam Rafki Rasyid mengatakan sebagian besar komoditas yang dikonsumsi warga Batam didatangkan dari luar daerah. Artinya, setiap kenaikan biaya transportasi akan langsung tertransmisi ke harga eceran. "Yang kami khawatirkan adalah kenaikan harga BBM non subsidi dapat memicu inflasi. Harga kebutuhan pokok bisa ikut naik karena sebagian besar barang kebutuhan masyarakat Batam didatangkan dari berbagai daerah dan memerlukan biaya transportasi," kata Rafki, Sabtu (13/6). Ia juga mengingatkan bahwa pelaku usaha di Batam sebelumnya sudah lebih dulu menanggung kenaikan biaya dari penyesuaian harga solar non subsidi, termasuk untuk distribusi kontainer baik ke daerah lain di Indonesia maupun ke luar negeri.
Kenaikan hampir 32% dalam sekali pukul. Bukan angka kecil. Bila biaya logistik terus terkerek, Rafki melihat pelaku usaha akan meneruskan selisih itu ke konsumen. Yang lebih dalam dampaknya: ketika harga pangan naik, upah yang jumlahnya tetap otomatis tergerus nilainya. "Ketika inflasi naik, beban pekerja juga meningkat. Kami khawatir upah yang diterima menjadi tidak cukup apabila harga-harga kebutuhan pokok ikut naik," jelas Rafki.
Apindo Batam punya dua permintaan konkret ke pemerintah. Pertama, menjaga kelancaran pasokan barang ke Batam, karena gangguan distribusi bisa memicu lonjakan harga yang jauh lebih tinggi ketimbang dampak biaya transportasi semata. Kedua, memastikan pasokan Pertalite tidak langka. Selisih harga Pertamax dan Pertalite yang kini melebar drastis agaknya akan mendorong sebagian pengguna beralih ke BBM bersubsidi, dan itu bisa menciptakan tekanan baru di sisi pasokan.
Satu hal yang menarik: Rafki tidak menilai kenaikan BBM non subsidi ini sebagai ancaman langsung terhadap iklim investasi Batam. Penyesuaian harga energi, katanya, terjadi di banyak negara dan belum menjadi faktor penentu utama keputusan investor.
Di Jawa Tengah, respons pemerintah datang lebih awal sebelum harga pangan sempat bergerak. Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan koordinasi sudah berjalan antara pemprov, Bank Indonesia Jateng, BUMD, dan pemangku kepentingan lain untuk memantau pergerakan harga di lapangan. "Pergerakan harga bahan pokok penting belum ada. Tetapi antisipasi sudah kita siapkan, koordinasi dengan BI, BUMD, dan stakeholder lain agar melakukan pantauan di lapangan," kata Luthfi.
Mekanisme respons yang disiapkan Jawa Tengah cukup jelas strukturnya. TPID bersama kabupaten/kota memantau harga secara rutin, dan jika ada lonjakan, BUMD disiapkan untuk mengambil alih distribusi komoditas strategis lewat operasi pasar. "Kalau itu ada kenaikan harga bapokting, maka BUMD kita harus mengambil alih," ujar Luthfi. Stabilitas harga pangan, baginya, adalah kunci pengendalian inflasi, bukan sekadar variabel sampingan.
Dua daerah, dua kondisi berbeda, satu kekhawatiran yang sama: transmisi kenaikan BBM ke harga pangan. Pertanyaannya bukan lagi soal apakah harga akan naik, melainkan seberapa cepat pemerintah daerah bisa menahan laju itu sebelum terasa di meja makan warga.