Sepanjang enam bulan pertama 2026, ekonomi Jepang menelan pil pahit: 5.346 perusahaan dinyatakan bangkrut, level tertinggi dalam 12 tahun terakhir, dengan kenaikan 7,1 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Angka itu bukan tiba-tiba jatuh dari langit. Tokyo Shoko Research, lembaga riset yang merilis data ini, menunjuk kombinasi tiga faktor sebagai biang kerok: pelemahan yen yang memicu inflasi, beban biaya operasional yang terus menanjak, dan krisis tenaga kerja yang tak kunjung terurai. Ketiganya bergerak bersamaan, ibarat gunting mematikan dari dua sisi.
Yang paling terpukul adalah usaha kecil. Sekitar 90 persen dari perusahaan yang bangkrut tercatat memiliki kurang dari 10 karyawan. Hampir 80 persen dari mereka menanggung kewajiban utang di bawah 100 juta yen, atau sekitar Rp11,1 miliar. Tekanan terberat, sekali lagi, jatuh di pundak pelaku usaha yang modalnya paling tipis.
Data sektoral semakin mempertegas gambaran itu. Sektor jasa mencatat angka kebangkrutan tertinggi dengan 1.819 kasus, naik 7,2 persen, diikuti sektor konstruksi dengan 1.026 kasus. Restoran dan pengecer makanan disebut Tokyo Shoko Research sebagai kelompok paling babak belur: konsumen mulai mengencangkan ikat pinggang, sementara pelaku usaha sudah mentok dalam kemampuannya mendongkrak harga jual. "Restoran dan pengecer makanan paling terpukul akibat pengurangan pengeluaran konsumen, sementara bisnis semakin mencapai batas kemampuan mereka untuk membebankan kenaikan biaya kepada pelanggan melalui harga produk yang lebih tinggi," tulis lembaga itu.
Dua angka dalam laporan itu layak dicermati lebih serius. Kebangkrutan akibat kenaikan harga barang dan jasa melonjak 27,6 persen menjadi 439 kasus. Kebangkrutan yang dipicu kekurangan tenaga kerja naik 37,7 persen menjadi 237 kasus, dengan kasus yang disebabkan spesifik oleh kenaikan biaya tenaga kerja meledak 2,4 kali lipat menjadi 120 kasus. Kenaikan upah memang sudah lama jadi tuntutan buruh, tapi bagi banyak UKM Jepang, itu kini beban yang tak tertanggungkan.
Geografis pun bicara. Kebangkrutan meluas ke sembilan dari sepuluh wilayah Jepang, hanya Tohoku yang luput. Hokuriku di Jepang tengah mencatat lonjakan paling tajam, 37,3 persen. Hokkaido di utara menyusul dengan 17,1 persen. "Fenomena tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah Jepang. Artinya, tekanan yang dialami dunia usaha bukan hanya persoalan daerah tertentu, melainkan mencerminkan perlambatan yang bersifat nasional," tulis Tokyo Shoko Research, kalimat yang seharusnya membuat pembuat kebijakan di Tokyo sulit tidur.
Khusus Juni 2026, angka kebangkrutan dihajar lonjakan 20,4 persen secara tahunan dengan 1.021 kasus hanya dalam satu bulan. Kalau laju ini diproyeksikan ke paruh kedua tahun ini, ruang untuk optimisme terasa sempit.
Tokyo Shoko Research juga menyebut faktor yang kerap luput dari perhatian: ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah turut menggerus arus kas UKM Jepang, meski mekanismenya tidak dirinci lebih jauh. Yang jelas, seorang pejabat lembaga tersebut memperingatkan bahwa laju kebangkrutan berpotensi semakin cepat memasuki musim gugur, seiring kekurangan tenaga kerja yang kian menggigit.
Bagi investor dengan eksposur ke aset Jepang, baik saham, obligasi, maupun reksa dana berbasis ekuitas Nikkei, data ini layak masuk radar. Kebangkrutan massal di level UKM biasanya mendahului pelemahan konsumsi domestik yang lebih luas. Dan kalau konsumsi Jepang betul-betul amblas di kuartal ketiga, revisi proyeksi pertumbuhan bisa segera mengikuti.