Nasib kebijakan work from home bagi aparatur sipil negara kini sepenuhnya mengikuti grafik harga minyak dunia.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum akan mengambil keputusan soal kelanjutan skema WFH ASN sebelum melihat ke mana arah harga energi global bergerak. "Oh, kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya udah, kita lepas lagi ke normal," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).
Kebijakan ini bukan datang dari langit. WFH setiap Jumat bagi ASN diberlakukan sejak 1 April 2026, respons langsung atas lonjakan harga minyak global yang menggerus pos belanja energi negara. Satu hari dalam sepekan, pegawai pemerintah boleh bekerja dari rumah, dengan harapan konsumsi BBM dan biaya operasional kantor bisa dipangkas.
Sebulan berjalan, Purbaya mengklaim dampaknya terhadap perekonomian cenderung netral hingga positif. "Cuma dampaknya mungkin netral ke positif kepada perekonomian. Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi kita perbaiki dalam waktu tidak terlalu lama," katanya.
Bukan angka yang kecil kalau memang berlaku efektif. Tapi justru di sini letak pertanyaannya.
Pemerintah Kabupaten Tangerang terus terang: WFH satu hari seminggu tidak terlalu menggigit dalam konteks efisiensi APBD. Kepala BPKAD Kabupaten Tangerang Muhammad Hidayat menjelaskan bahwa ASN yang mendapat jatah WFH umumnya staf yang memang tidak dibekali fasilitas BBM dari kantor. Lebih jauh, karena tidak semua pegawai absen bersamaan, listrik dan air kantor tetap menyala. "Kalau dalam rangka efisiensi pada APBD mungkin tidak terlalu (berpengaruh). Karena yang saya jelaskan, mendapatkan WFH ini paling umumnya staf, mereka tidak dibekali dengan BBM dan fasilitas. Dan ada yang masuk juga, jadi artinya energi listrik, air di kantor pun masih terpakai," jelas Hidayat. Penghematan yang dihasilkan, agaknya, lebih simbolis dari substantif.
Laporan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agak berbeda nada. Menteri Rini Widyantini menyebut pelaksanaan WFH pada pekan pertama berjalan kondusif di instansi pemerintah pusat. Tidak ada gangguan kinerja yang berarti. "Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja," ujar Rini.
Dua narasi yang susah dipertemukan. Pusat bilang efisiensi. Daerah bilang: tidak terlalu.
Pertanyaannya, sampai kapan?
Selama harga minyak dunia belum menunjukkan tanda-tanda stabilisasi yang meyakinkan, Jumat WFH tampaknya tidak akan kemana-mana. Bagi jutaan PNS, kalender kerja mereka kini, entah kebetulan atau tidak, ikut diperdagangkan bersama barel minyak di pasar komoditas global.