Kursi Direktur Utama Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) kini ditempati purnawirawan berbintang tiga. Letnan Jenderal TNI (Purn) Teguh Arief Indratmoko resmi menggantikan Dwina Septiani Wijaya, berdasarkan SK BP BUMN Nomor 345 dan 346 Tahun 2026 yang diteken 15 Juli 2026.
Teguh bukan nama baru di lingkungan militer. Jabatan terakhirnya sebelum pensiun adalah Komandan Jenderal Akademi TNI. Sebelumnya ia pernah menjadi Wakil Komandan Paspampres di era Presiden Joko Widodo, lalu Pangdam Iskandar Muda pada 2018 hingga 2020. Kini ia ditunjuk memimpin perusahaan yang mencetak rupiah dan dokumen keamanan negara.
Bersamaan dengan itu, BP BUMN menetapkan Geerhan Lantara sebagai Ketua Dewan Pengawas yang baru.
Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, menjelaskan penunjukan figur berlatar militer itu bukan tanpa kalkulasi. Setiap penempatan direksi BUMN, kata dia, disesuaikan dengan karakter masing-masing perusahaan. Peruri punya karakter yang sangat spesifik. "Peruri ini kan sebetulnya perusahaan untuk yang dijaga keamanan, security, dan lain sebagainya," ujar Dony usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu malam.
Lebih jauh, Dony bahkan mempertanyakan label "perusahaan" itu sendiri untuk Peruri. "Jadi ini kan bukan perusahaan sebetulnya. Peruri ini lebih kepada alat pemerintah untuk mengontrol tadi kan, karena ini bukan perusahaan komersial kan, sebetulnya," tegasnya. Framing ini agaknya jadi justifikasi utama mengapa latar belakang sipil profesional tidak menjadi syarat mutlak di sana.
Peruri memang bukan BUMN sembarangan. Usaha intinya meliputi pencetakan uang rupiah, pita cukai, paspor, hingga dokumen keamanan lain yang menyentuh langsung kedaulatan negara. Seiring perkembangan teknologi, ruang lingkupnya kini meluas ke layanan keamanan digital. Pengamanan berlapis bukan lagi soal pilihan.
Konfirmasi resmi datang dari Koordinator Corporate Communication Peruri, Yahdi Lil Ihsan, yang membenarkan SK pergantian berlaku efektif sejak 15 Juli 2026.
Ini bukan kali pertama pemerintahan Prabowo memasang purnawirawan TNI di pucuk BUMN. Perum Bulog sudah lebih dulu dinahkodai mantan jenderal. Polanya cukup terbaca: BUMN dengan fungsi strategis atau yang bersentuhan dengan logistik dan keamanan nasional cenderung diisi figur berlatar militer. Apakah pendekatan ini benar-benar mendongkrak kinerja operasional Peruri? Jawabannya baru bisa ditagih beberapa kuartal lagi.