Angka 59 persen itu bukan sekadar statistik. Itu penanda bahwa gencatan senjata Gaza, yang seharusnya berlaku sejak Oktober 2025, kini tinggal nama.
Radio Angkatan Darat Israel melaporkan pasukan telah memperluas kendali teritorialnya hingga lebih dari separuh Jalur Gaza, naik dari 53 persen sebelum kesepakatan diteken. Hamas mengklaim angka itu sudah melewati 60 persen. Selisihnya, agaknya, tidak terlalu penting. Keduanya sepakat pada satu hal: wilayah yang tersisa bagi warga sipil terus menyempit.
Di lapangan, pasukan Israel terus menggeser apa yang disebut "Garis Kuning" ke arah barat, batas yang seharusnya jadi patokan gencatan senjata. Brigade reguler yang sebelumnya ditarik dari Lebanon selatan kini dikerahkan kembali ke Gaza dan Tepi Barat. Komando wilayah selatan, menurut laporan yang sama, telah merampungkan rencana operasional dan menyatakan siap melanjutkan pertempuran begitu perintah politik turun.
Perintah itu tampaknya tidak akan lama lagi.
Seorang pejabat senior Staf Umum Israel menyebut eskalasi baru "hampir tak terhindarkan", dengan dua alasan utama: penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan kegagalan Pasukan Stabilisasi Internasional yang ditugaskan mengawasi implementasi gencatan senjata. Netanyahu sendiri tiba-tiba membatalkan rapat kabinet keamanan dan beralih ke konsultasi tertutup lingkaran kecil. Sinyal yang dibaca banyak analis sebagai persiapan keputusan besar.
Korban terus berjatuhan. Sumber medis setempat mencatat 828 warga Palestina tewas sejak gencatan senjata dimulai, termasuk serangan pada akhir April yang menewaskan seorang komandan Hamas dan seorang anak laki-laki berusia sembilan tahun. Total korban sejak perang dimulai sudah menyentuh sedikitnya 72.608 jiwa, dengan 172.000 luka-luka dan sekitar 90 persen infrastruktur sipil Gaza rata dengan tanah.
Bukan perang. Bukan damai. Sesuatu di antaranya yang mematikan.
Di Kairo, tekanan diplomatik menguat dari arah berbeda. Perwakilan Dewan Perdamaian yang didukung AS, Nikolay Mladenov, dikabarkan mendorong kerangka baru yang mewajibkan Hamas melucuti senjata penuh dalam 281 hari melalui lima tahap. Rencana itu merujuk pada 20 poin visi Donald Trump dan secara eksplisit mengaitkan masuknya bantuan kemanusiaan serta rekonstruksi dengan penyerahan senjata secara bertahap.
Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer menolak mentah-mentah. Anggota biro politik Hamas, Abdul Jabbar Said, menyebut rancangan itu sebagai jebakan yang memaksa penyerahan total secara politis. Kuota 600 truk bantuan per hari yang sudah disepakati di fase awal gencatan senjata pun, katanya, masih terhambat sampai sekarang.
Analis politik Gaza Wissam Afifa menilai ada upaya sistematis memisahkan isu keamanan dari solusi politik yang lebih luas. Perlawanan, katanya, bersikukuh bahwa pelucutan senjata hanya bisa dibahas bersamaan dengan pembentukan negara Palestina dan berakhirnya pendudukan. Bantuan kemanusiaan yang seharusnya netral kini berubah jadi kartu tawar. Tidak lebih.
Pertanyaannya, siapa yang benar-benar punya kepentingan agar ini selesai?
Ada dimensi domestik yang tidak bisa diabaikan. Pakar urusan Israel Mamoun Abu Amer membaca eskalasi ini sebagai manuver Netanyahu menjelang tekanan pemilu, sebuah "kedok" untuk menekan mediator sekaligus memperkuat posisi politiknya di dalam negeri. Bisa jadi. Tapi militer Israel juga menghadapi realita yang tidak nyaman: konflik multi-front dengan Lebanon selatan masih membebani kapasitas mereka, membuat pembukaan kembali perang habis-habisan di Gaza jadi kalkulasi yang jauh lebih rumit dari sekadar retorika.
Keluarga-keluarga di Gaza tidak punya kemewahan untuk menunggu kalkulasi itu selesai. Mereka masih menggali jenazah dari reruntuhan.