Selat Hormuz kembali bikin pasar energi global berdenyut kencang. Rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) September 2026 ditetapkan Kementerian ESDM sebesar 112,81 dolar AS per barrel, melonjak 23,38 dolar dari posisi Agustus yang parkir di angka 89,43 dolar. Kenaikan hampir 26 persen dalam sebulan. Bukan angka yang bisa dianggap enteng.
Di balik lonjakan itu ada cerita yang sudah lama mengkhawatirkan para trader energi: eskalasi konflik militer di Timur Tengah yang kali ini menyasar langsung urat nadi distribusi minyak dunia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran memperburuk risiko keamanan pelayaran di Selat Hormuz, jalur yang menanggung sebagian besar ekspor minyak mentah global. Ekspor melalui rute vital itu sempat amblas 28 persen dibanding Juli 2026, diperparah oleh serangan terhadap sejumlah infrastruktur energi kawasan, termasuk penutupan sementara Pipa East-West Arab Saudi yang kapasitasnya 7 juta barrel per hari. Tidak ada jalur alternatif yang bisa menyerap volume sebesar itu dalam waktu singkat.
"Rata-rata ICP bulan September 2026 yang melonjak naik menjadi 112,81 dolar AS per barrel merupakan cerminan dari dinamika pasar minyak global yang dipengaruhi oleh tingginya ketidakpastian geopolitik dan meningkatnya risiko gangguan pasokan," ujar Laode dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026). Kondisi ini semakin berat setelah OPEC+ menunda penambahan kuota produksi, sementara serangan terhadap kilang dan terminal ekspor di Rusia serta kawasan Laut Merah membuat pasokan global makin terjepit.
Yang jadi persoalan serius buat fiskal: jarak antara ICP aktual dengan asumsi APBN 2026. Pemerintah mematok harga minyak di 70 dolar per barrel, artinya realisasi September sudah meleset 42,81 dolar, atau sekitar 61 persen di atas target. Angka yang tidak main-main. Bayangkan berapa tambahan subsidi dan kompensasi energi yang harus disiapkan.
Namun pemerintah memilih bertahan. Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, saat ditemui di Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (13/10/2026), menegaskan tidak ada rencana menaikkan harga BBM bersubsidi. "Enggak, enggak ada," jawabnya pendek. Pemerintah, kata Juda, akan menghitung ulang anggaran ketika terjadi perubahan harga minyak untuk memastikan kebutuhan subsidi tetap terpenuhi, dengan pendekatan yang lebih terfokus dan tertarget.
Sehari sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia lebih tegas lagi dalam acara HIPPI di Djakarta Theater, Jakarta, Senin (12/10/2026). "Saya janji BBM untuk subsidi tidak akan naik sampai dengan Desember," katanya. Bahlil mengakui mempertahankan harga bukan perkara gampang, sambil meminta masyarakat yang mampu beralih ke BBM nonsubsidi. "Ini bukan pekerjaan gampang, ini pekerjaan wah berat itu. Tapi untuk rakyat, kita harus melakukan yang terbaik," ucapnya.
Kementerian ESDM memperkirakan ICP Oktober 2026 mulai melandai ke kisaran 98 hingga 103 dolar per barrel. Turun dari puncak September, tapi masih jauh di atas asumsi APBN. Pertanyaannya, berapa lama pemerintah bisa menahan beban itu? Sampai tutup tahun, belum ada gambaran konkret seberapa besar tambahan subsidi yang siap ditanggung, dan entah kebetulan atau tidak, pemerintah juga belum terburu-buru menjelaskannya.