Dua minggu setelah Menteri Perdagangan Budi Santoso terang-terangan menyatakan HET Minyakita akan dinaikkan, keputusan itu berbalik arah. Pemerintah memilih mempertahankan harga eceran tertinggi minyak goreng rakyat di angka Rp 15.700 per liter, dan menggeser prioritas ke pembenahan distribusi yang selama ini jadi akar masalah sesungguhnya.
Pada 4 Juni lalu, Budi bilang pemerintah sudah sepakat menaikkan HET menyesuaikan tren harga Crude Palm Oil (CPO). Sinyal yang terlanjur dibaca pasar sebagai kepastian. Kemarin, Kamis (18/6/2026), nadanya berbeda. "Sampai saat ini, tidak ada kenaikan HET Minyakita, masih Rp 15.700 per liter," tegasnya. Dicabut.
Sebagai gantinya, pemerintah mendorong Perum Bulog dan ID FOOD, dua BUMN pangan, untuk mengintensifkan pasokan ke pasar-pasar rakyat. Budi juga meminta produsen memperbanyak produk minyak goreng second brand, semacam alternatif di bawah payung merek non-Minyakita, agar pilihan terjangkau di pasar punya lebih banyak sandaran. Untuk kebutuhan bantuan pangan yang sebelumnya sebagian memakai Minyakita, selanjutnya akan dialihkan ke merek lain, dengan koordinasi lebih lanjut bersama produsen.
Keputusan pusat itu datang di saat kondisi lapangan sudah cukup kacau. Di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat, Minyakita sudah langka lebih dari sebulan. Ironisnya, kelangkaan ini sebagian besar bukan karena stok menipis di hulu, melainkan karena distribusi yang, jujur saja, salah sasaran. Dayat, seorang pengecer minyak curah di pasar tersebut, membeberkan bahwa stok Minyakita kerap jatuh ke tangan penjual kendaraan bekas dan pedagang komoditas lain yang sama sekali tidak ada urusannya dengan minyak goreng. Pedagang minyak yang sudah puluhan tahun berjualan di pasar malah harus beli dari pihak ketiga dengan harga lebih tinggi.
Akibatnya mudah ditebak. Linda, pedagang di Pasar Raya Padang, terpaksa menjual Minyakita kemasan dua liter seharga Rp 35.000, setara Rp 17.500 per liter, jauh di atas HET. "Kalau kami tetap jual seharga HET tentu tidak dapat untung, terpaksa seperti itu. Stok dari distributor hanya datang dua sampai tiga hari sekali. Menunggu stok itu tentu kami tidak jualan," akuinya. Tekanan dari sisi hulu ini diperparah lonjakan permintaan: minyak goreng kemasan bermerek lain sudah merangkak ke kisaran Rp 20.000-Rp 22.000 per liter, membuat Minyakita jadi satu-satunya pelabuhan bagi konsumen yang mengetatkan ikat pinggang.
Pemko Padang bergerak merespons. Melalui Dinas Perdagangan yang berkolaborasi dengan DPMPTSP, pemerintah kota menggelar operasi pasar selama lima hari di sembilan titik pasar rakyat, dengan harga intervensi Rp 15.000 per liter, bahkan lebih murah dari HET nasional. Setiap pembeli dibatasi maksimal empat liter untuk mencegah penimbunan. Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Fizlan Setiawan, menyebut langkah ini dirancang untuk menekan harga di tingkat pedagang yang telanjur melambung.
Operasi pasar memang bisa meredam kepanikan jangka pendek. Tapi pertanyaannya tetap sama: kalau distribusi tidak diperbaiki dari pangkalnya, berapa lama intervensi semacam ini harus digelar ulang? Kebijakan HET yang tidak naik pun ibarat pedang bermata dua, produsen tetap harus menanggung biaya produksi yang ikut terkerek harga CPO, sementara pemerintah berharap mereka mau menambah volume second brand dengan margin yang, entah kebetulan atau tidak, tidak terlalu menggiurkan.