Harga batu bara acuan (HBA) periode II Juni 2026 resmi ditetapkan di angka 123,91 dolar AS per ton, naik dari 121,83 dolar AS per ton pada periode I Juni 2026, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 253.K/MB.01/MEM.B/2026 yang diakses dari Jakarta, Rabu.
Kenaikan ini bukan yang pertama tahun ini. Harga sempat terpuruk di 97,65 dolar AS per ton pada periode kedua Juli 2025 ketika pasar internasional dibekap kelebihan pasokan. Lalu konflik bersenjata AS-Israel versus Iran pada awal Maret 2026 menjadi katalis yang mendongkrak harga dari bawah 120 dolar AS ke atas 130 dolar AS hanya dalam sepekan, dipicu kacaunya distribusi minyak mentah dan LNG global.
Momentum itulah yang kini mendorong Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka sinyal relaksasi kuota produksi. Logikanya sederhana: ketika harga bagus, produksi harus ikut naik. "Kalau harganya bagus kita akan meningkatkan produksi. Kalau harganya mulai mentok kita juga akan membuat kebijakan agar supply and demand itu bisa kita jaga," kata Bahlil.
Angka pastinya belum ada. Kuota awal 2026 ditetapkan 600 juta ton, dipangkas jauh dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton dan lebih rendah lagi dari realisasi 2024 sebesar 834 juta ton. Pemangkasan itu dilandasi ketidakseimbangan suplai-demand global yang menghajar harga sepanjang tahun lalu.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengonfirmasi produksi tahun ini bakal melampaui 600 juta ton, disesuaikan dengan kebutuhan domestik termasuk kewajiban domestic market obligation (DMO). "Iya pasti [di atas 600 juta ton]. Menyesuaikan dengan kebutuhan di dalam negeri, itu kan ada DMO yang ditetapkan," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/6/2026).
Persoalannya tidak sesederhana itu. Meredanya ketegangan geopolitik AS-Iran dan dibukanya kembali Selat Hormuz belakangan ini mestinya menjadi argumen untuk menahan diri. Tapi pemerintah tetap bersikukuh relaksasi diperlukan, dan industri pun agaknya sependapat, meski dengan catatan yang berbeda-beda.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menyambut sinyal tersebut sebagai langkah positif karena memberi kepastian bagi perusahaan dalam menyusun rencana produksi. Soal berapa angka idealnya, Gita mengaku tidak bisa menyebut angka sepihak. "Yang lebih tepat punya gambaran komprehensif ya pemerintah," katanya.
Ketua Indonesian Mining & Energy Forum (IMEF) Singgih Widagdo justru menyoroti hal yang lebih mendasar. Bukan relaksasi yang paling dibutuhkan industri, melainkan kepastian RKAB tiga tahun. Ketidakpastian RKAB di awal tahun, menurutnya, sudah cukup bikin industri kelimpungan, diperparah kenaikan biaya produksi dan kebijakan devisa hasil ekspor. Bahkan kalau relaksasi diberikan hari ini pun, implementasinya tidak serta-merta berdampak cepat. "Relaksasi perlu waktu. Bisa jadi tambang mesti melakukan pembukaan pit terlebih dahulu," kata Singgih.
Ada lagi soal DMO yang mengganjal. Batu bara berkalori 6.322 kcal/kg untuk PLN dihargai 70 dolar AS per ton; untuk kalori 4.000 kcal/kg, harga yang diterima pemasok bisa berada di kisaran 44 dolar AS per ton. Di sejumlah tambang, angka itu hanya sedikit di atas ongkos produksi. Wajar kalau minat memasok ke pasar domestik tidak terlalu besar meski kuota diperlebar. Kondisi ekonomi nasional, kata Singgih, jelas membuat pemerintah berat untuk merevisi skema ini.
Dari sisi pasar global, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bisman Bhaktiar memperkirakan produksi nasional bisa kembali mendekati 900 juta ton. Tambahan pasokan memang secara teori bisa menekan harga, tapi dampaknya dinilai terbatas. "Tidak akan besar dampaknya karena permintaan global juga lagi tinggi," tegasnya.
Untuk HBA turunan, periode II Juni 2026 mencatat HBA I kalori 5.300 GAR di 88,40 dolar AS per ton, HBA II kalori 4.100 GAR di 60,19 dolar AS, dan HBA III kalori 3.400 GAR di 41,19 dolar AS per ton.
Relaksasi produksi batu bara kini berdiri di persimpangan antara momentum harga yang menggiurkan dan pertanyaan soal relevansi kebijakan pasca-meredanya tekanan geopolitik. Yang jelas, tanpa kepastian RKAB jangka panjang dan revisi skema DMO, relaksasi kuota produksi mungkin hanya setengah solusi.