Harga ayam hidup di peternak jatuh ke Rp 15.000 per kilogram, atau sekitar 23% di bawah harga acuan pemerintah sebesar Rp 19.500/kg. Bukan sekadar statistik menyedihkan di atas kertas. Ini pukulan telak bagi peternak mandiri yang marginnya memang sudah tipis sejak lama.
Kondisi paling parah dilaporkan di Jawa Tengah, tempat live bird dijual di harga yang praktis tidak menutup biaya produksi. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan menggelar rapat koordinasi bersama Asosiasi Rumah Potong Unggas Indonesia (ARPHUIN) dan sejumlah pelaku Rumah Pemotongan Hewan Unggas (RPHU) akhir pekan kemarin, mencoba membedah akar masalah yang sudah berulang kali menghantam industri perunggasan nasional.
Biang keroknya, setidaknya itu klaim pemerintah, adalah pembelian di RPHU yang kerap meleset jauh dari harga acuan. "Kami mengimbau dan mengharapkan komitmen bersama agar RPHU jangan sampai membeli ayam di bawah harga acuan yang telah disepakati," ujar Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen PKH, I Ketut Wirata, Sabtu (30/5/2026).
Dalam rantai pasok perunggasan, posisi RPHU memang strategis: penyerap utama produksi peternak sekaligus pengendali pasokan ke pasar hilir. Ketika harga beli ditekan, efeknya terasa sampai ke kandang-kandang peternak skala kecil yang tidak punya daya tawar apa pun.
Pelaku RPHU menampik tuduhan itu. Ketua ARPHUIN Sigit Pambudi menyebut situasi yang dihadapi sama-sama berat. "Jadi bukan sesuatu yang kemudian euforia kami mengambil untung atau mengambil kesempatan," kata Sigit. Ia mengklaim RPHU tetap beroperasi penuh bahkan di hari libur nasional untuk membantu serapan ayam hidup dari peternak. "Meskipun tanggal merah kami tetap gaspol melakukan pemotongan untuk menyerap ayam. Jadi kalau kami menekan harga itu tidak ada," tegasnya.
Keenan Pardede, mewakili RPHU PT Charoen Pokphand Indonesia, mengonfirmasi kapasitas pemotongan sudah dimaksimalkan habis-habisan. Hampir 400 truk dipotong setiap harinya. Soal harga acuan Rp 19.500/kg, Keenan mengakui sudah berusaha mengikuti arahan itu, meski diakui menjadi beban yang tidak ringan. "Kami berharap lewat forum ini kita bisa kompak," katanya.
Intervensi pemerintah kali ini terbilang lebih konkret. Ditjen PKH menunda sementara rekomendasi usaha tertentu di sektor perunggasan sampai harga kembali ke rentang acuan. Bapanas pun disebut memantau pergerakan harga daging dan telur ayam untuk mencegah deflasi berlebihan di sektor pangan. Sinyal bahwa persoalan ini sudah naik ke level kebijakan makro.
Pertanyaannya bukan soal siapa yang salah. Polanya sudah hafal di luar kepala: harga anjlok, rapat digelar, imbauan dikeluarkan, lalu beberapa bulan kemudian siklus berulang, bak jarum yang stuck di lagu lama. Selama struktur industri perunggasan masih dikuasai integrator besar dari hulu ke hilir, peternak mandiri akan selalu jadi yang paling cepat ambruk setiap kali pasar berguncang.