Sepuluh persen. Angka itulah yang disebut Wakil Presiden Teodoro Nguema Obiang Mangue saat mengumumkan pengunduran diri seluruh kabinet Guinea Ekuatorial, Selasa (16/6/2026). Pengakuan yang jarang terdengar dari pemerintahan yang selama empat dekade lebih nyaris bebas dari kritik internal.
Perdana Menteri Manuel Osa Nsue Nsuga secara resmi mengajukan pengunduran diri seluruh anggota kabinet kepada Presiden Teodoro Obiang Nguema Mbasogo. Wakil Presiden Mangue, yang tak lain adalah putra sang presiden, menyampaikan kabar itu lewat akun X pribadinya. "Tingkat pelaksanaan yang dicapai jelas tidak memadai jika dibandingkan harapan dan komitmen yang telah dibuat," tulisnya. Ia tidak merinci bagaimana angka 10 persen itu diukur, tapi pesannya tegas: tanggung jawab dalam manajemen publik harus disertai hasil.
Partai Demokratik Guinea Ekuatorial (PDGE), satu-satunya kekuatan politik yang berkuasa, menyebut tiga dosa utama kabinet yang dibentuk pada 2024: korupsi, keterlambatan proyek pembangunan, dan kegagalan diversifikasi ekonomi. Para menteri juga dituduh menyalahgunakan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi, sementara sektor pertanian dibiarkan stagnan.
Konsekuensinya terasa nyata bagi rakyat biasa. Negara ini menyimpan cadangan minyak dan gas yang tidak kecil di kawasan Afrika Tengah, tapi masih mengimpor kebutuhan pangan dasar yang sebetulnya bisa diproduksi sendiri. Sekitar 1,8 juta penduduknya hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan sumber daya alam terkonsentrasi di lingkaran sempit para elit. Perlambatan produksi minyak dalam beberapa tahun terakhir memperburuk situasi. Kabinet dianggap gagal menyiapkan bantalan ekonomi alternatif.
PDGE menyebut pengunduran diri massal ini bagian dari "proses reorganisasi kelembagaan" yang diklaim rutin dilakukan untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan prioritas baru. Framing yang, agaknya, lebih terdengar seperti upaya pengelolaan narasi ketimbang pengakuan krisis.
Langkah ini hampir pasti tidak akan menggeser peta kekuasaan secara berarti. Presiden Obiang bercokol di kursi kepresidenan sejak 1979, menjadikannya pemimpin dengan masa jabatan terpanjang di Afrika. Selama puluhan tahun itu, ia membangun sistem politik yang bergantung penuh pada penunjukan personal, termasuk menempatkan anggota keluarga di posisi-posisi strategis. Wakil Presiden Mangue sendiri adalah bukti nyata dinasti yang sedang dibangun, bukan sekadar karier.
Kelompok hak asasi manusia dan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah lama mendokumentasikan praktik penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap mereka yang berani bersuara kritis. Hampir tidak ada oposisi yang benar-benar hidup di sini.
Kabinet baru dijanjikan segera dilantik. Pertanyaannya sederhana tapi tidak mudah dijawab: apakah yang datang berikutnya adalah teknokrat kompeten dengan mandat reformasi sungguhan, atau sekadar wajah-wajah segar dari lingkaran yang sama?