Kapasitas spektrum frekuensi nasional, bahkan setelah lelang pita 700 MHz dan 2,6 GHz rampung, diperkirakan hanya menyentuh angka 712 MHz. Terdengar besar. Tapi untuk kebutuhan 6G, agaknya masih jauh dari cukup.
Sinyal itu disampaikan Direktur Penataan Spektrum Frekuensi Radio, Orbit Satelit, dan Standardisasi Infrastruktur Digital Kemenkomdigi Adis Alifiawan dalam forum diskusi bersama Masyarakat Telematika Indonesia di Jakarta, Kamis (9/7). Setiap operator, kata Adis, diperkirakan butuh sekitar 200 MHz spektrum untuk bisa mengoperasikan layanan 6G secara optimal. Pita terlebar yang tersedia lewat lelang saat ini? Sekitar 190 MHz. Selisih kecil, tapi krusial.
"Artinya kita harus mengeluarkan frekuensi baru. Kalau pakai frekuensi existing, tidak cukup, tidak proper," tegas Adis.
Salah satu kandidat yang tengah dikaji adalah pita upper 6 GHz, rentang 6.425 hingga 7.125 MHz dengan total lebar pita 700 MHz. Bukan pilihan sembarangan. Pita ini sudah masuk pembahasan internasional menjelang World Radiocommunication Conference 2027, forum global yang bakal jadi arena perebutan alokasi spektrum antar negara. Siapa duluan bergerak, dia yang diuntungkan.
Bappenas justru lebih eksplisit soal urgensinya. Koordinator Bidang Ekosistem dan Ruang Digital Kementerian PPN/Bappenas Andreas Bondan Satriadi menyebut spektrum 6 GHz bisa jadi akselerator nyata bagi industri manufaktur, pelabuhan, logistik, hingga layanan telemedicine dan telesurgery yang butuh konektivitas supercepat dengan latensi sangat rendah. "Jika di sini bisa diintervensi dengan pembukaan 6 GHz, itu otomatis akan menjadikan akselerator bagi industri-industri tersebut," ujar Andreas.
Narasi yang dibangun Bappenas cukup ambisius. Lembaga perencana itu memandang optimalisasi spektrum ini bisa mendorong kontribusi ekonomi digital terhadap PDB, membuka lapangan kerja baru di sektor teknologi, sampai memperkuat digitalisasi UMKM. Bukan sekadar urusan teknis telekomunikasi, melainkan salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045. Pertanyaannya, apakah kebijakan bisa bergerak secepat ambisi itu?
Di balik optimisme tersebut, Andreas menyisipkan peringatan yang patut dicermati. Kebijakan spektrum, katanya, tidak boleh semata mengejar maksimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil lelang. Kajian tekno-ekonomi yang matang harus jadi fondasi sebelum keputusan alokasi dibuat. "Sehingga tidak hanya optimasi PNBP, tetapi juga untuk berguna bagi masyarakat luas," tambahnya.
Kemenkomdigi sendiri masih di tahap mengkaji sejumlah alternatif dan membuka ruang dialog dengan pelaku industri, akademisi, serta pemangku kepentingan. Mid-band disebut opsi menjanjikan karena menawarkan keseimbangan antara kapasitas dan cakupan. Belum ada keputusan final.
Indonesia bukan satu-satunya yang sedang bersiap. Peta persaingan spektrum global makin ketat, dan posisi di WRC 2027 bakal menentukan seberapa cepat negara ini bisa melangkah. Soalnya bukan lagi apakah frekuensi baru dibutuhkan. Sudah jelas dibutuhkan. Yang jadi taruhan sekarang: seberapa cepat kebijakan bisa menyusul.