Ekonomi Kepulauan Riau tumbuh di atas 7 persen pada Triwulan I 2026. Angka itu, bukan, hapus, angka itulah yang membuat Badan Pusat Statistik memilih provinsi ini sebagai lokasi pencanangan resmi Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), yang berlangsung di Tanjungpinang, Rabu (17/6/2026).
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti hadir langsung dalam acara tersebut, bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad, para bupati dan wali kota se-Kepri, serta jajaran pejabat lainnya. Kepri menjadi provinsi kedua setelah Sulawesi Selatan yang pencanangan sensus ekonominya dihadiri langsung oleh Kepala BPS. Sinyal yang tidak bisa dibaca sebagai hal biasa.
Amalia menyebut Kepri sebagai "Permata Biru". Bukan sekadar basa-basi seremonial, ia mengaitkan julukan itu langsung dengan potensi ekonomi yang masih bisa diasah, terutama lewat data yang lahir dari sensus ini. "Sensus ekonomi kami ingin hadir untuk menghadirkan permata biru menjadi kemajuan bagi Kepri," kata Amalia. Pertumbuhan di atas 7 persen itu sendiri melampaui capaian nasional yang tercatat 5,61 persen pada periode sama, sekaligus menandai pemulihan penuh dari kontraksi minus 3,8 persen yang menghantam Kepri pada 2020 akibat pandemi Covid-19.
Struktur ekonomi Kepri pun bergeser nyata dalam satu dekade. Kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB naik dari 37,56 persen pada 2015 menjadi 41,57 persen pada 2025. Sektor pertambangan sebaliknya menyusut, dari 15,73 persen ke 10,06 persen. Sektor informasi dan komunikasi terus mendaki, mencerminkan bagaimana aktivitas ekonomi masyarakat berpindah ke ranah digital: dari belanja, memesan transportasi, hingga membeli emas secara daring.
Tiap wilayah di Kepri punya wajah ekonominya sendiri. Batam adalah pusat industri dan korporasi besar. Tanjungpinang identik dengan usaha makanan-minuman dan menjamurnya kedai kopi. Bintan bersandar pada pariwisata dan kawasan ekonomi khusus. Anambas dan Natuna bertumpu pada migas dan perikanan, dengan Anambas mencatat pertumbuhan tertinggi se-Kepri: 18,80 persen pada Triwulan I 2026, disusul Natuna 15,37 persen. Karimun dikenal sebagai sentra usaha kecil-menengah. Lingga masih berbasis pertanian dasar yang, menurut Amalia, berpeluang didorong ke arah industri pengolahan. Keberagaman inilah yang membuat pendataan menyeluruh terasa urgen, agar tidak ada satu pun kantong potensi yang luput dari radar kebijakan.
SE2026 bukan kegiatan baru. Ini sensus ekonomi kelima sejak pertama kali digelar pada 1986, diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dilaksanakan sekali per sepuluh tahun. Pendataan berjalan dua fase: usaha besar dan menengah mengisi kuesioner mandiri sejak 1 Mei lalu lewat tautan WhatsApp atau email, sedangkan pencacahan door-to-door dengan metode CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) berjalan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Dua syarat mutlak keberhasilan sensus ini sudah Amalia tegaskan sejak awal: cakupan yang benar-benar menyeluruh dan akurasi data. Tidak ada kompromi di antara keduanya. SE2026 ia posisikan bukan sebagai pencatatan administratif biasa, melainkan fondasi perumusan kebijakan ekonomi Indonesia untuk lima hingga sepuluh tahun mendatang. Pergerakan petugas lapangan dipantau real-time lewat dashboard terpusat. Setiap petugas resmi bisa dikenali dari tiga atribut: rompi, surat tugas, dan kartu identitas ber-QR Code yang bisa di-scan untuk verifikasi. "Kalau nanti masyarakat mempertanyakan ini petugas asli atau abal-abal, bisa di-scan QR code-nya dan kalau dia asli pasti terdaftar di dalam dashboard kami," kata Amalia. BPS juga menegaskan data sensus tidak akan dipakai untuk penghitungan pajak.
Gubernur Ansar Ahmad tidak main-main. Ia secara eksplisit menginstruksikan seluruh jajaran, dari bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, hingga TNI/Polri, untuk mendukung penuh pelaksanaan sensus ini. "Agar kiranya kita semua semaksimal mungkin untuk mendukung mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi," kata Ansar. Baginya, hasil SE2026 akan menjadi kompas kebijakan ekonomi Kepri, termasuk soal arah pengembangan UMKM dan pergerakan investasi.
Sepuluh tahun sekali, Indonesia punya kesempatan untuk benar-benar menghitung dirinya sendiri. Kalau data ini bisa dipercaya, hasilnya akan menentukan kebijakan yang menyentuh jutaan pelaku usaha di seluruh negeri.