Fasilitas kepabeanan bukan sekadar insentif administratif. Angka yang dibawa Dirjen Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama ke Komisi XI DPR pekan ini seharusnya cukup untuk menggugurkan anggapan itu: ekspor yang difasilitasi kawasan berikat dan KITE sepanjang 2025 mencapai US$112,5 miliar, menyerap 2,13 juta tenaga kerja, dan menarik investasi US$3,46 miliar.
Sepanjang kuartal pertama 2026, tren itu belum berbalik. Perusahaan-perusahaan penerima fasilitas kepabeanan sudah membukukan ekspor senilai US$28,4 miliar, mengantongi investasi baru US$580 juta, dengan penyerapan tenaga kerja yang masih terjaga di sekitar 2,1 juta orang.
Total penerima fasilitas kepabeanan kini 2.333 entitas. Komposisinya didominasi kawasan berikat dengan 1.544 perusahaan, disusul gudang berikat 195 perusahaan, KITE pembebasan 188 perusahaan, pusat logistik berikat 186 perusahaan, KITE IKM 98 perusahaan, KITE pengembalian 93 perusahaan, 22 toko bebas bea, dan 7 tempat penyelenggaraan pameran berikat. Portofolio yang cukup beragam untuk lembaga yang sering diidentikkan publik hanya sebagai "petugas perbatasan."
"DJBC hadir sebagai mitra strategis pelaku industri agar dapat bersaing secara global," tegas Djaka dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026).
Pemaparan kinerja itu menjadi latar belakang usulan anggaran yang diajukan ke Senayan. DJBC meminta pagu indikatif Rp2,81 triliun untuk tahun anggaran 2027, dengan porsi terbesar Rp2,05 triliun dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Di sinilah sebagian besar belanja digital bersarang: pengembangan Smart Customs and Excise System dan infrastruktur CEISA 4.0 masuk dalam daftar prioritas.
Rp749,37 miliar mengalir ke program pengelolaan penerimaan negara, mencakup pembentukan joint task force pemberantasan barang ilegal, sinergi patroli laut, audit, hingga penanganan keberatan dan banding. Alokasi terkecil, Rp4,16 miliar, diperuntukkan program kebijakan fiskal dan ekonomi, termasuk perumusan tarif kepabeanan ASEAN dan survei dampak ekonomi dari pemberian fasilitas kepabeanan itu sendiri.
Nah, soal yang terakhir ini agaknya perlu dicermati. Survei dampak ekonomi dari fasilitas yang sudah berjalan bertahun-tahun, baru akan dianggarkan tahun depan, padahal kumulasi ekspornya sudah tembus triliunan dolar. Klaim yang masih perlu dibuktikan lebih sistematis lewat riset independen, kalau data ini bisa dipercaya sebagai basis kebijakan jangka panjang.
Di luar agenda perusahaan besar, DJBC juga mendorong UMKM berorientasi ekspor melalui program klinik ekspor. Hingga Maret 2026, sebanyak 1.463 UMKM berada dalam binaan DJBC. Dari jumlah itu, 745 UMKM atau sekitar 50,92% sudah berhasil mengekspor produknya. Dari angka tersebut, 556 UMKM mampu ekspor secara mandiri tanpa bergantung pada pihak ketiga, sisanya 181 UMKM masih lewat perantara.
Separuh lebih berhasil ekspor dari total binaan. Terdengar solid. Tapi separuhnya lagi masih menunggu giliran, dan pertanyaan yang lebih menggigit bukan soal pencapaian kemarin: berapa UMKM yang benar-benar bertahan di pasar ekspor dua atau tiga tahun dari sekarang?