Bantalan fiskal Rp 420 triliun dan penolakan pinjaman IMF jadi amunisi pemerintah untuk meyakinkan pasar bahwa Indonesia baik-baik saja. Di jalanan, mahasiswa justru menyanyikan lagu yang berbeda.
Sejak pertengahan Juni 2026, gelombang demonstrasi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" melanda setidaknya delapan kota besar, tunggu, bukan delapan, tujuh: Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar, dan Medan. Aksi yang dimulai Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Bundaran HI pada 12 Juni itu dengan cepat menular ke kampus-kampus lain. Sinyal bahwa ada sesuatu yang mendidih di bawah permukaan.
Pertanyaannya bukan soal siapa yang benar tentang angka. Pertanyaannya: mengapa dua narasi ini bisa hidup berdampingan sekaligus saling bertabrakan?
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tampaknya tidak kehilangan tidur. Saat hadir di pertemuan IMF di Washington DC pada April 2026, ia justru menolak tawaran fasilitas pendanaan dari lembaga tersebut. "Kita enggak minta pinjaman, mereka nawarin, mereka punya uang, saya bilang saya enggak butuh, uang saya cukup," kata Purbaya lugas. Pernyataan yang meyakinkan, sekaligus cukup untuk membangunkan memori kolektif tentang foto Camdessus berdiri bertangan terlipat di samping Soeharto pada Januari 1998.
Andrianto Andri, aktivis Reformasi 1998, mengingatkan bahwa perdebatan soal IMF tidak pernah murni soal ekonomi. "Saat itu juga ada kepentingan Presiden Bill Clinton untuk menumbangkan rezim-rezim berlatar belakang militer," ujarnya kepada BeritaSatu.com, Sabtu (16/6/2026). Washington consensus, paket kebijakan yang mendorong liberalisasi, privatisasi BUMN, dan pencabutan subsidi, sudah puluhan tahun menjadi momok dalam diskursus ekonomi nasional. Wajar jika kata "IMF" saja sudah cukup menyalakan sumbu.
Tapi Indonesia 2026 bukan Indonesia 1998. Cadangan devisa jauh lebih besar, sistem perbankan lebih sehat, pengawasan sektor keuangan tidak lagi setengah hati. Danantara bahkan baru saja menerbitkan obligasi global senilai US$ 1,5 miliar, sekitar Rp 24,5 triliun, dengan respons positif dari investor internasional. Pasar global, agaknya, tidak membaca sinyal distress yang sama seperti yang dibaca para demonstran.
Lantas mengapa mahasiswa turun ke jalan? Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan menjawab dengan gamblang: pertumbuhan ekonomi yang diklaim pemerintah belum mampir ke meja makan rakyat biasa. "Harga kebutuhan pokok terus meningkat, kesempatan kerja semakin terbatas, sementara beban pajak yang ditanggung rakyat kian berat," katanya. Ketua BEM Fakultas Hukum UI Dimas Rumi Chattaristo bahkan menyebut aksi ini baru permulaan. Klaim yang patut dicermati, kalau pemerintah ingin menghindari eskalasi.
Di Yogyakarta, ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil turun ke kawasan Gejayan. Di lingkungan UGM, massa mengerumuni kendaraan pejabat pemerintah yang baru selesai menghadiri diskusi publik. Ketua Serikat Mahasiswa UGM, Mesa, menyebut insiden itu meledak karena pertanyaan-pertanyaan mahasiswa tidak dijawab secara memadai. Bukan vandal, bukan provokasi. Kekecewaan yang tidak menemukan saluran.
Di sinilah letak celahnya. Pemerintah berbicara tentang indikator makro, cadangan devisa, dan penolakan heroik terhadap IMF. Mahasiswa berbicara tentang harga beras, sulitnya cari kerja, pajak yang terasa mencekik. Dua frekuensi yang sama-sama nyata, tapi tidak saling terhubung.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas sektor. "Kami terus memperkuat koordinasi dan kerja sama agar kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat rupiah, serta meningkatkan kepercayaan publik dan pasar," ujarnya. Benar secara teknis. Tapi entah kebetulan atau tidak, pernyataan itu justru memperkuat kesan bahwa pemerintah lebih fasih berbicara kepada pasar ketimbang kepada mahasiswa yang berdiri di bawah terik.
Slogan "Menuju Indonesia Bangkrut" bukan prediksi ekonomi yang akurat. Ia bekerja sebagai ekspresi, cermin retak dari jarak yang menganga antara angka pertumbuhan di podium dan pengalaman nyata di warung. Sepanjang jarak itu tidak menutup, slogan seperti itu akan terus menemukan resonansinya, hari ini maupun tiga dekade berikutnya.