Serangan Houthi terhadap fasilitas Saudi Aramco pada 14 Oktober 2026 mendorong harga minyak Brent ke sekitar USD106,58 per barel. Bagi Indonesia, angka itu bukan sekadar notifikasi di layar Bloomberg. Ini alarm yang mengingatkan betapa rentannya ekonomi nasional terhadap gejolak yang sama sekali tidak bisa kita kendalikan.
Dua kebijakan energi besar Presiden Prabowo Subianto layak dibaca bersamaan. Pertama, program biodiesel B50 yang resmi berjalan sejak 1 Juli 2026, mencampur 50% biodiesel sawit dengan 50% solar. Kedua, target E20 pada 2028, campuran etanol 20% dalam bensin, yang roadmap-nya baru saja dipercepat lewat rapat terbatas di Istana Merdeka September lalu. Keduanya menjawab pertanyaan yang sama: bagaimana memotong ketergantungan pada impor energi yang tahun 2025 saja menguras devisa sebesar USD32,7 miliar.
Gap antara konsumsi dan produksi minyak domestik sudah akut sejak lama. Kebutuhan BBM nasional menyentuh 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik hanya sekitar 600.000 barel. Khusus bensin, kebutuhan nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun dengan impor masih sekitar 20 juta kiloliter. Angka yang mestinya membuat kita tidak nyaman.
B50 setidaknya punya rekam jejak yang bisa dijadikan pegangan. Realisasi biodiesel domestik sepanjang 2025 mencapai 14,2 juta kiloliter, melampaui target dengan capaian 105,2%. Program B40 diklaim menghemat devisa sekitar Rp130 triliun dan mengurangi impor solar 3,3 juta kiloliter. Dengan B50, pemerintah memproyeksikan penghematan hingga Rp170 triliun pada 2026, dengan kebutuhan biodiesel naik ke kisaran 16,7-18 juta kiloliter per tahun.
Tapi biodiesel bukan tanpa risiko. CPO adalah komoditas yang harus berbagi peran antara dapur rakyat dan tangki kendaraan. Saat kebutuhan CPO untuk biodiesel melonjak dari sekitar 12 juta ton di era B40 menjadi 16 juta ton lebih di B50, tekanan harga minyak goreng nyaris tidak bisa dihindari. Pemerintah merespons dengan Permendag Nomor 20 Tahun 2026 yang mewajibkan produsen memenuhi Domestic Market Obligation sebelum mengekspor. Kebijakan yang arahnya tepat, tapi keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi pengawasan.
Front kedua tidak kalah ambisius. Dalam rapat terbatas 16 September 2026 yang dipimpin langsung oleh Presiden di Istana Merdeka, pemerintah menetapkan peta jalan etanol: E5 ke E10 pada 2027, E20 pada 2028, dan E50 sebagai horizon jangka panjang. Sehari setelahnya, dalam sidang Dewan Energi Nasional, Presiden kembali menegaskan ambisi E50. "Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung. Kami membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20," ungkap Menko Pangan Zulkifli Hasan usai rapat. Untuk bahan baku, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 2 juta hektar yang tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Papua, dengan industri pengolahannya diserahkan ke Danantara.
Dari sisi industri otomotif, teknologi agaknya bukan hambatan utama. Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Nandi Julyanto menyebut kendaraan Toyota yang dipasarkan saat ini sudah sanggup mengonsumsi E10, bahkan beberapa model sudah lolos uji untuk E20. Toyota juga sudah mengekspor kendaraan berkapasitas E100 ke Amerika Selatan. "Secara teknologi kami sudah siap. Kita bicara future," kata Nandi. Toyota pun sudah menjalin kolaborasi dengan Pertamina New & Renewable Energy dan BKPM untuk menjajaki sumber bahan baku etanol di Lampung, termasuk mengkaji sorgum sebagai alternatif tebu.
Pertanyaannya bukan soal teknologi. Soal pasokan. E20 butuh sekitar 4 juta kiloliter etanol per tahun, volume yang menuntut perencanaan hulu sangat serius. Tebu, molases, singkong, sorgum, semuanya masuk kajian, tapi kepastian lahan, produktivitas, dan investasi pabrik pengolahan belum seluruhnya terjawab. Kalau data ini bisa dipercaya, kajian untuk menuju E20 pun, menurut anggota DEN Satya Widya Yudha, baru mulai dilakukan.
Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Didik Prasetiyono menyuarakan keprihatinan yang relevan. "Kita tidak perlu mencari satu pemenang. Indonesia terlalu besar untuk menggantungkan masa depan transportasi hanya pada satu sumber energi. Yang kita butuhkan adalah beberapa pilihan, dengan porsi energi domestik yang terus diperbesar," kata Didik kepada Kompas, Kamis (15/10/2026). Baginya, tolak ukur keberhasilan kebijakan energi harus bergeser dari target kapasitas menuju dampak nyata: pengurangan impor, keterjangkauan harga, lapangan kerja, dan nilai tambah domestik.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo di COP30 menegaskan bahwa pengembangan biofuel adalah respons langsung terhadap gejolak geopolitik, sekaligus komitmen Indonesia menuju net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. Narasi ini kuat di atas kertas. Eksekusinya cerita lain.
Pelajaran dari program biodiesel cukup jelas: substitusi energi impor bisa menghasilkan dampak ekonomi terukur, asal rantai pasokan hulunya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. E20 punya potensi yang sama besarnya, tapi juga punya ruang gagal yang sama lebarnya, terutama jika ambisi politik berlari lebih cepat dari kapasitas produksi di lapangan. Pertanyaannya, berapa lama jarak itu bisa dibiarkan menganga?