Satu lagi nama besar di peta industri teknologi nasional agaknya akan segera masuk daftar BUMN yang ditutup. Danantara, lewat Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer-nya Dony Oskaria, secara terbuka menyebut PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI sebagai kandidat likuidasi berikutnya.
"Mungkin kita mengenal dulu banyak BUMN-BUMN terkenal, kalau di Bandung itu ada PT INTI yang sangat terkenal sekarang menghadapi permasalahan mungkin akan kita tutup juga," ujar Dony dalam Jogja Financial Festival 2026 di Yogyakarta, Senin 25 Mei 2026.
Pernyataan itu bukan wacana ringan. PT INTI berdiri 30 Desember 1974, hampir 52 tahun beroperasi sebagai tulang punggung infrastruktur telekomunikasi Indonesia di era sebelum swastanisasi sektor ini meledak. Setengah abad. Bukan waktu yang singkat.
Sampai hari ini perusahaan itu masih bernapas, masih berproduksi: kabel serat optik, tabung LPG composite, hingga perangkat pintar seperti smart energy devices, produk broadband, dan kartu cerdas. Tapi skala dan relevansinya makin terkikis. Secara finansial, kondisinya kritis.
Dony menuding pangkal masalahnya bukan semata kinerja operasional PT INTI, melainkan cacat sistemik dalam ekosistem BUMN itu sendiri. Di bawah regulasi sebelumnya, Kementerian BUMN hanya punya kuasa kelola, bukan pemilik langsung dalam arti penuh. Konsekuensinya, BUMN yang sehat tidak punya jalur legal maupun insentif untuk menyuntikkan dukungan ke BUMN yang sedang sekarat. "Tidak ada mekanisme untuk membantu satu BUMN dan BUMN lain, menyebabkan sulit untuk kita melakukan perbaikan," papar Dony.
Bertahun-tahun, banyak perusahaan negara dibiarkan berjalan sendiri, menanggung beban sendiri, tanpa ada yang bisa atau mau menolong. Terperangkap di sekat birokrasi yang tak pernah benar-benar dijebol.
Danantara digadang sebagai solusinya. Dengan mengonsolidasikan seluruh BUMN ke dalam satu holding company, sekat-sekat itu secara teori runtuh: perusahaan negara yang sehat bisa mengalirkan sumber daya ke yang lemah, proses restrukturisasi bisa bergerak tanpa harus menunggu persetujuan lintas kementerian. Setidaknya, begitu klaimnya, yang masih perlu dibuktikan di lapangan.
Bagi pelaku pasar, keputusan akhir soal PT INTI ini layak dipantau. Bukan karena PT INTI adalah emiten publik, tapi karena pola pikir "tutup yang tidak bisa diselamatkan" dari Danantara memberikan sinyal penting: konsolidasi BUMN kali ini bukan sekadar ganti nama atau merger kosmetik. Ada yang benar-benar akan dibubarkan. PT INTI bisa jadi bukan yang terakhir.