Sepanjang semester pertama 2026, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) sudah menyalurkan KPR bersubsidi lewat skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan untuk 67.518 unit rumah, terdiri dari 44.388 nasabah yang dilayani BTN sendiri dan 23.130 sisanya lewat PT Bank Syariah Nasional. Angka yang tidak kecil, tapi pemerintah agaknya belum puas sampai di situ.
Kini ada rencana besar: perpanjangan tenor KPR FLPP sampai 40 tahun, hampir dua kali lipat dari tenor KPR komersial BTN yang selama ini berkisar 25 hingga 30 tahun. Masalahnya, kebijakan ini belum bisa jalan. Bukan karena BTN tidak siap, melainkan karena regulasi teknisnya belum terbit.
"Memang biasanya ada Permen Perumahan. Tapi juga pelaksanaannya kan oleh BP Tapera, biasanya ada peraturan pelaksanaan. Yang kita tunggu hari ini adalah peraturan pelaksanaan dari BP Tapera," kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu di Jakarta, Jumat.
Logika di balik tenor panjang ini sebenarnya sederhana. Cicilan bulanan lebih rendah berarti daya beli efektif masyarakat meningkat. Nixon bahkan menyebut ini salah satu cara mendorong konsumsi, karena angsuran yang lebih ringan memberi ruang bagi debitur untuk memenuhi kebutuhan lain. Dari sisi risiko kredit, ia justru menilai tenor 40 tahun berpotensi menekan angka kredit macet, bukan menaikkannya, karena beban bulanan menjadi lebih manusiawi.
BP Tapera sudah mematok kerangkanya lebih dulu. Komisioner Heru Pudyo Nugroho menyebut pihaknya sengaja mendorong satu skema dulu agar kebijakan bisa segera diterapkan tanpa terjebak perdebatan teknis yang berlarut. "Saat ini kita tawarkan single skema saja. Tenornya kita perpanjang sampai 40 tahun, dari rumah tapak maupun rumah susun," ujarnya. Dengan skema ini, cicilan bisa dimulai dari kisaran Rp500 ribu per bulan, bergantung pada harga rumah dan struktur pembiayaan. Bagi keluarga pekerja bergaji pas-pasan, selisih ratusan ribu rupiah per bulan bisa jadi perbedaan antara bisa beli rumah atau tidak.
Suku bunga, untungnya, tidak ikut bergerak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pemerintah tetap mempertahankan bunga KPR FLPP rumah tapak di angka 5 persen, sementara rumah susun subsidi dikenai 6 persen. Kepastian ini penting. Tenor 40 tahun tanpa jaminan bunga yang stabil justru bisa berubah jadi beban yang sulit diprediksi oleh calon debitur.
Satu klausul yang perlu diperhatikan calon pembeli: program ini hanya berlaku bagi pembeli rumah pertama. Mereka yang sudah tercatat memiliki properti atas nama sendiri tidak bisa masuk ke skema ini, apapun alasannya.
Keterlibatan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dalam pembahasan kebijakan ini juga patut dicatat. Ia mendorong BP Tapera melakukan pemetaan lebih cermat agar pekerja dan buruh bisa mengakses skema yang benar-benar sesuai kemampuan mereka. Pesannya jelas: persoalan hunian tidak bisa dilepaskan dari kondisi nyata dunia kerja. Rumah layak bukan sekadar aset, tapi fondasi produktivitas dan kesejahteraan jangka panjang.
Kebijakan ini lahir dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto, dan menjadi salah satu pilar Program 3 Juta Rumah. Tapi sebaik apapun arsitektur kebijakannya, eksekusi tetap kunci. Selama peraturan pelaksana BP Tapera belum terbit, semua angka dan proyeksi itu masih sebatas rencana di atas kertas.