Angkatan kerja Indonesia, secara angka, membaik. Tapi ceritanya tidak sesederhana itu.
Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran per Februari 2026 ada di angka 7,24 juta orang, turun 35 ribu orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 4,68 persen, menyusut 0,08 persen poin secara tahunan. Artinya, dari setiap 100 orang angkatan kerja, sekitar lima orang masih belum mendapat pekerjaan.
"Jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 1,9 juta orang dibandingkan Februari 2025," ujar Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5).
Total penduduk usia kerja kini mencapai 219,54 juta orang. Dari situ, angkatan kerja sebesar 154,91 juta orang, naik 1,862 juta dibanding setahun lalu. Sebanyak 147,67 juta di antaranya sudah bekerja.
Dari sisi kualitas, ada perbaikan, setidaknya di permukaan. Pekerja penuh bertambah 2,1 juta orang menjadi 98,59 juta, sementara kelompok setengah pengangguran menyusut 940 ribu orang. Angka yang tidak main-main.
Tapi ada sisi lain yang agaknya luput dari sorotan.
Data BPS DKI Jakarta menunjukkan pekerja informal di ibu kota justru merayap naik. Per Februari 2026, proporsinya menyentuh 38,13 persen dari total 5,2 juta penduduk bekerja, atau sekitar 1,98 juta orang. Naik 0,18 persen poin dibanding Februari 2025. Sebaliknya, pekerja formal di Jakarta tergerus dari 62,05 persen menjadi 61,87 persen.
Kepala BPS DKI Jakarta Kadarmanto menyebut pendorong utamanya adalah membengkaknya jumlah pekerja berstatus berusaha sendiri, yang bertambah 20,75 ribu orang secara tahunan dan kini menyumbang 23,48 persen dari total pekerja di Jakarta. Dalam klasifikasi BPS, berusaha sendiri masuk kategori informal, bersama pekerja bebas dan pekerja keluarga tak dibayar.
Bukan tidak mungkin ini cerminan tekanan ekonomi yang mendorong orang memutar otak sendiri ketimbang menunggu lowongan formal yang tak kunjung datang. Entah kebetulan atau tidak, tren ini muncul tepat ketika pasar kerja formal secara nasional disebut membaik.
Dari sisi profil pengangguran, strukturnya tidak banyak berubah. Lulusan SMA masih mendominasi, menyumbang 28 persen dari total pengangguran nasional. Lulusan SMK menyusul di posisi kedua dengan 22,35 persen, sekaligus mencatatkan TPT tertinggi berdasarkan jenjang pendidikan: 7,74 persen. Paradoks klasik. SMK yang semestinya mencetak tenaga siap kerja justru punya tingkat pengangguran tertinggi.
Di kutub sebaliknya, tamatan SD ke bawah mencatat TPT paling rendah, 2,32 persen. Lulusan Diploma I/II/III hanya menyumbang 2,48 persen dari total pengangguran. Diploma ternyata masih relatif aman di pasar kerja.
Soal geografi, kesenjangan kota dan desa tetap menganga. TPT perkotaan tercatat 5,60 persen versus 3,20 persen di perdesaan. Kelompok usia muda 15-24 tahun masih jadi titik paling rawan, dengan TPT 16,36 persen, jauh di atas kelompok usia lainnya. Pertanyaannya, berapa lama angkatan muda ini sanggup bertahan di luar pasar kerja formal?
Rata-rata upah buruh nasional berada di angka Rp3,29 juta per bulan.
Tren penurunan pengangguran memang nyata. Tapi kualitas penyerapannya yang perlu dipertanyakan, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya. Ketika pekerja informal terus bertambah dan lulusan SMK justru paling sulit terserap, pertumbuhan angkatan kerja yang bekerja belum tentu berarti kesejahteraan yang ikut tumbuh.