Sepanjang Mei 2026, dua tekanan datang hampir bersamaan ke rumah tangga kelas menengah Indonesia: harga kebutuhan pokok yang belum jinak, dan kabar dari BI bahwa suku bunga acuan resmi naik 50 basis poin menjadi 5,25%. Bukan angka kecil, terutama bagi mereka yang cicilannya pakai skema floating.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyebut kenaikan ini sebagai "langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027." Logikanya sederhana: BI Rate naik, imbal hasil investasi ikut naik, investor asing tertarik masuk, rupiah menguat. Kredit jadi lebih mahal, permintaan tertahan, inflasi terkendali. Masuk akal di atas kertas. Yang menanggung beban paling langsung bukan angka di spreadsheet, melainkan orang-orang seperti Dewi Warastuti.
Dewi, karyawan swasta 45 tahun di Solo, membayar cicilan KPR sekitar Rp3 juta per bulan, setengah dari gajinya yang Rp6 juta. Sisa Rp3 juta harus cukup untuk listrik, makan, transportasi, wifi, dan sesekali makan di luar. Dengan sistem floating, cicilannya bisa naik kapan saja mengikuti bunga bank. "Kalau kenaikannya sampai 50% atau 20% itu udah pasti terasa banget. Pusing jelas," akunya. Ia sudah mengambil ancang-ancang: frekuensi makan di luar, yang biasanya dua sampai tiga kali sebulan, akan dipangkas.
Terpisah pulau, Alpian, warga Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, menanggung cicilan Rp2,6 juta per bulan dengan sisa tenor sekitar setahun. Penghasilannya dari warung kopi di Makassar rata-rata Rp9 juta per bulan, tidak menentu. Ia masih relatif tenang karena bank belum memberi notifikasi kenaikan, tapi strateginya sudah tersusun: kurangi hiburan, tunda beli elektronik, dan soal makan, "mungkin kita lebih menghemat lauk-pauk yang seadanya. Tidak lagi ada buah-buahan atau roti."
Dua cerita, satu pola. Agaknya bukan kebetulan.
Ekonom UPN Veteran Achmad Nur Hidayat menyebut kelas menengah Indonesia sebagai kelompok yang secara struktural paling sensitif terhadap perubahan suku bunga. "Mobilnya kredit, rumahnya kredit, handphone-nya kredit, laptopnya kredit," katanya. Kenaikan BI Rate ini, menurut Achmad, bisa menjadi "ronde kedua" dari tekanan inflasi, dengan "ronde ketiga" berupa perlambatan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, ia membaca kebijakan ini sebagai BI yang tengah "cuci piring" atas masalah fiskal pemerintah, bukan murni solusi moneter.
Survei KedaiKopi 2025 mempertegas gambarannya: tiga dari 10 kelas menengah punya utang di bank di luar kredit rumah dan kendaraan, hampir separuhnya menggunakan kredit online, dan lebih dari 80% menyatakan kenaikan harga kebutuhan pokok serta cicilan membuat perilaku konsumsi mereka makin konservatif. Konsumsi kelas menengah dan calon kelas menengah menyumbang 81,49% dari total konsumsi masyarakat menurut BPS. Kalau daya beli segmen ini tergerus, pertumbuhan ekonomi punya masalah serius. Bak kartu domino yang sudah mulai miring.
Dari sisi industri perbankan, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) berusaha meredam kekhawatiran. Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu mengaku pihaknya sudah memprediksi kenaikan 50 bps jauh sebelum pengumuman resmi. "Saya malah dari awal berani bilang, saya malah memprediksi naik 50 bps. Ternyata keluarannya 50 bps," kata Nixon. Yang menarik, ia menegaskan BTN belum melakukan penyesuaian bunga kredit maupun pembiayaan sebagai dampak langsung kenaikan BI Rate. "Dampaknya ke kredit kita belum pikirin. Belum ada adjustment dulu. Gak usah khawatir," tegasnya. Mayoritas produk KPR BTN bersifat kontraktual dengan bunga tetap dalam periode tertentu, sehingga perubahan BI Rate tidak otomatis merembet ke cicilan debitur. Untuk deposito, Nixon memperkirakan transisi penyesuaian berlangsung sekitar tiga bulan mengikuti jatuh tempo dana nasabah.
Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual punya pandangan serupa: kenaikan ini perlu diambil agar situasi tidak makin buruk, tapi ia tak menutup mata ada harga yang harus dibayar. Soal apakah ini akan menumbangkan kelas menengah secara masif, Sumual mengingatkan bahwa persaingan di sektor perbankan cukup ketat, sehingga bank tidak sembarangan mengerek bunga. "Bank nggak sembarangan menaikkan," kata Sumual.
Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky justru menilai langkah BI ini sebagai respons yang terlambat, akibat terlalu lama menjaga citra stabilitas di tengah tekanan yang sudah menggunung. Kalau data ini bisa dipercaya, BI terjebak menjaga pasar obligasi sampai kehilangan momentum. Menurutnya, kenaikan BI Rate kali ini paling realistis hanya mencegah rupiah jatuh ke Rp18.000, bukan memulihkan ke level Rp17.000 selama kebijakan fiskal belum dibenahi. "Paling memungkinkan kan BI rate naik, ini hanya mencegah ke Rp18.000," katanya.
Pertanyaan yang lebih besar, dan mungkin yang paling mengganggu: sampai kapan kelas menengah menjadi bantalan dari setiap kebijakan yang diambil, tanpa benar-benar ada jaring pengaman yang dirancang khusus untuk mereka?