Dari Shanghai, 11 Juni 2026. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Gubernur People's Bank of China Pan Gongsheng meneken perluasan kerja sama yang agaknya menjadi salah satu langkah paling ambisius BI dalam upaya mengurangi ketergantungan pada Dolar AS.
Kerangka Local Currency Transaction (LCT) yang selama ini hanya mencakup transaksi Indonesia-China kini diperluas hingga Hong Kong, salah satu pusat keuangan terbesar di Asia. Artinya, pengusaha Indonesia yang bertransaksi lewat jalur keuangan Hong Kong tidak perlu lagi mampir ke Dolar sebagai mata uang perantara. Rupiah langsung ke Renminbi. Bukan angka kecil dampaknya, mengingat porsi China dalam total perdagangan Indonesia.
Ada empat poin konkret yang disepakati dalam pertemuan itu. Pertama, skema LCT Indonesia-Hong Kong yang memudahkan penggunaan mata uang lokal di pusat kliring regional. Kedua, pendirian RMB Clearing Bank di Indonesia, semacam "pabrik likuiditas" Renminbi yang beroperasi langsung dari dalam negeri sehingga biaya konversi bisa ditekan. Ketiga, QRIS lintas batas, yang memungkinkan turis China memindai kode QR di warung Bali sekalipun dan pedagang langsung menerima Rupiah. Keempat, integrasi Bank Mandiri ke dalam sistem CIPS, infrastruktur kliring antarbank milik China, yang akan memangkas waktu dan biaya transfer dana lintas negara.
Bukan sekadar infrastruktur teknis. Ada Bilateral Currency Swap Agreement (BCSA) yang turut dikukuhkan dalam pertemuan ini, semacam dana talangan darurat antara dua bank sentral. Dalam bahasa pasar, ini sinyal bahwa Indonesia punya "jaring pengaman" cadangan devisa yang bisa diaktifkan saat tekanan eksternal memuncak, sebelum sempat berubah jadi kepanikan investor.
Konteksnya perlu dipahami: Rupiah melemah bukan karena ekonomi domestik oleng, melainkan karena suku bunga The Fed yang masih tinggi membuat Dolar jadi magnet. Investor global menarik modal dari pasar berkembang, Rupiah ditinggalkan, nilainya tergerus. Pola klasik yang sudah berulang berkali-kali. Selama hampir semua transaksi luar negeri Indonesia, termasuk dengan China, harus melewati Dolar sebagai perantara, Rupiah akan terus rentan terhadap setiap riak kebijakan dari Washington.
Skema LCT ini menyerang akar masalahnya. Jika sebagian besar transaksi dagang dengan mitra terbesar Indonesia beralih ke Rupiah-RMB, permintaan Dolar dari pelaku usaha domestik akan menyusut. Tekanan mereda, Rupiah tidak perlu berlomba melawan arus modal yang kabur ke Amerika.
Tapi bisa jadi ini terlalu optimistis kalau dibaca sebagai solusi instan. Infrastruktur baru ini baru bekerja kalau para importir dan eksportir benar-benar mau meninggalkan kebiasaan lama bertransaksi pakai Dolar. Sosialisasi, insentif, dan kesiapan perbankan domestik jadi penentu. Kesepakatan sekuat apapun di level gubernur bank sentral bisa mandek di konter bank cabang kalau eksekusinya setengah hati.
Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum pergeseran itu benar-benar terasa?
QRIS lintas batas mungkin komponen paling "membumi" dari seluruh paket ini. Dampaknya langsung terasa di pelaku UMKM pariwisata, segmen yang selama ini paling susah mengakses instrumen lindung nilai valuta asing. Kalau jumlah wisatawan China terus tumbuh dan mereka bisa bertransaksi mulus dengan dompet digital mereka, perputaran Rupiah di ekosistem ritel digital regional akan semakin tebal. Lumayan, buat mulai.
Jalan menuju de-dolarisasi masih panjang dan berliku. Tonggak Shanghai ini, setidaknya, membuktikan bahwa BI memilih maju daripada sekadar menunggu The Fed bermurah hati.