Kebutuhan batu bara PLN mencapai 154 juta metrik ton per tahun, sementara kontrak yang sudah dikantongi baru 134 juta ton. Sisa 20 juta ton itulah yang kini membuat Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bergerak cepat, termasuk membuka wacana revisi harga domestic market obligation (DMO), kebijakan yang, kalau jadi dieksekusi, bakal menggoyang banyak pihak sekaligus.
Harga DMO batu bara untuk PLN saat ini dipatok di US$ 70 per ton. Bandingkan dengan harga batu bara acuan (HBA) periode Juni 2026 yang sudah menyentuh US$ 121,83 per ton. Selisihnya? Lebih dari US$ 50. Disparitas yang menganga inilah, agaknya, akar masalah sesungguhnya: produsen batu bara kalori sedang lebih memilih mengekspor atau menjual ke industri lain ketimbang memasok ke PLN dengan harga yang bikin mereka nombok.
"Kita juga harus bijaksana agar teman-teman pengusaha jangan dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau beli harganya rugi, enggak mungkin juga," kata Bahlil di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Kementerian ESDM, lanjutnya, tengah menghitung plus minus dari opsi revisi harga itu, dengan satu syarat yang tidak bisa ditawar: PLN tidak boleh ikut dirugikan.
Biaya operasional penambangan sudah naik 8%-12%. Bukan keluhan biasa. Ini sinyal bahwa skema DMO yang berlaku sekarang mulai retak di pondasinya, dan produsen yang selama ini diam-diam menahan diri mulai kehilangan alasan untuk tetap patuh.
Untuk menambal defisit pasokan itu, Bahlil membentuk tim pengadaan batu bara berkalori sedang yang terdiri dari PLN, Inspektur Jenderal, Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Bukan sembarang tim koordinasi. Bahlil sendiri yang menegaskan tujuannya: "Agar tidak ada dusta di antara kita", kalimat yang cukup terang menyiratkan bahwa ada masalah koordinasi yang selama ini tidak pernah tuntas diselesaikan.
Pembentukan tim ini tindak lanjut perintah langsung Presiden Prabowo Subianto. Rapat bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto turut membahas skema pembayaran kompensasi dan subsidi agar PLN punya kapasitas keuangan yang cukup untuk menjaga pasokan listrik tetap mengalir.
Soal pemadaman, Bahlil singkat saja. "Insyaallah nggak," jawabnya saat dikonfirmasi wartawan. Singkat, tapi klaim yang masih perlu dibuktikan, defisit 20 juta ton bukan angka yang bisa diselesaikan lewat satu rapat.
Bagi pelaku pasar di sektor energi, ada dua sisi yang layak dicermati. Revisi harga DMO ke atas jelas jadi angin segar bagi emiten batu bara yang selama ini menanggung beban jual murah untuk PLN. Tapi bagi PLN sendiri, kenaikan harga beli tanpa kompensasi yang memadai bisa menggerus struktur biaya yang sudah mepet. Pertanyaannya: seberapa besar kompensasi yang akhirnya disepakati pemerintah?