Tepat 1 Juli 2026, Indonesia berencana melangkah ke babak baru program biodiesel. Melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026, campuran 50 persen biodiesel berbasis sawit diwajibkan dalam solar yang beredar di seluruh negeri, menjadikan Indonesia, setidaknya menurut klaim pemerintah, sebagai negara pertama yang memberlakukan mandatori B50 secara nasional. Badan usaha masih diberi ruang transisi untuk menghabiskan stok B40 hingga 30 September sebelum B50 berlaku penuh mulai Oktober.
Angka penghematannya memang menggiurkan. Kementerian ESDM memproyeksikan implementasi B50 dapat menghemat devisa hingga Rp157,28 triliun per tahun, naik dari estimasi penghematan B40 yang berada di kisaran Rp140 triliun. Selisih Rp17,28 triliun lebih per tahun itu cukup untuk membuat siapa pun manggut-manggut setuju. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut peluncuran kebijakan ini "bukan sekadar peluncuran sebuah kebijakan, melainkan tonggak bersejarah."
Tapi di sinilah cerita mulai menarik.
Untuk memenuhi kebutuhan B50, kapasitas produksi biodiesel nasional harus mencapai sekitar 26 juta kiloliter per tahun. Saat ini, kapasitas kilang biodiesel yang tersedia baru sekitar 22 juta kiloliter, angka yang selama ini dipakai untuk mendukung program B40 saja. Lebih jauh, tingkat utilisasi normal kilang-kilang itu hanya berkisar 80 persen karena kebutuhan pemeliharaan dan kendali proses produksi. Kesenjangan kapasitas nyata, dengan kata lain, lebih besar dari yang terlihat di atas kertas.
Persoalan tidak berhenti di kilang biodiesel. Kapasitas refinery minyak goreng sawit nasional saat ini diperkirakan sekitar 21 juta ton per tahun, masih cukup hingga akhir 2026. Memasuki 2027, kebutuhan bahan baku biodiesel memaksa kapasitas itu harus melonjak ke sekitar 26 juta ton per tahun. Tambahan 5 juta ton. Investasi besar, waktu mepet. Entah kebetulan atau tidak, jadwal ekspansi ini berimpitan persis dengan periode paling kritis pelaksanaan B50.
Dari sisi pasokan bahan baku, perhitungan ekonom energi Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti patut dicermati: tambahan kebutuhan sawit untuk B50 sekitar 5,3 juta ton per tahun berpotensi memerlukan hingga 3,2 juta hektare kebun baru pada 2035, apabila produktivitas petani stagnan. Beban fiskal bersihnya ditaksir Rp80-100 triliun per tahun, belum termasuk tekanan pada pasokan minyak goreng domestik. Bukan angka kecil, dan bukan risiko yang bisa dikesampingkan begitu saja.
Masalahnya, sekitar 41 persen kebun sawit nasional dikelola petani rakyat dengan produktivitas rata-rata hanya tiga perempat dari kebun swasta. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang seharusnya menjadi jawaban realisasinya baru menyentuh sekitar 47 ribu hektare per tahun, jauh dari kebutuhan ideal 180 ribu hektare. Dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tersedia, tapi sumbatan birokrasi soal legalitas lahan dan verifikasi berlapis membuat uang itu lebih banyak mengendap daripada berputar. Ironis, memang.
Perbandingan dengan Brasil layak direnungkan. Negara itu mengembangkan bioenergi sejak program Proálcool 1975, namun baru menaikkan campuran wajib etanol dari E27 ke E30 pada Agustus 2025 setelah serangkaian pengujian teknis panjang, dan E32 baru diputuskan pada 2026. Brasil, dengan industri biofuel yang jauh lebih matang, memilih bergerak bertahap. Lompatan Indonesia langsung ke B50 terasa jauh lebih agresif, meski bahan baku dan konteks keduanya memang berbeda.
Produksi CPO nasional sendiri sebenarnya sudah tumbuh cukup kencang: dari sekitar 40 juta ton pada 2020 menjadi 51,66 juta ton pada 2025, naik hampir 29 persen dalam lima tahun. Fondasi komoditasnya ada. Yang belum memadai adalah infrastruktur pengolahannya dan kecepatan peningkatan produktivitas petani kecil yang justru menentukan apakah ekspansi bisa dilakukan tanpa membuka lahan hutan baru.
Kalau ekspansi lahan terpaksa terjadi, manfaat pengurangan emisi yang menjadi narasi utama program ini bisa terkikis habis, bahkan berbalik negatif. Belum lagi risiko konflik agraria dan makin ketatnya persyaratan anti-deforestasi di pasar ekspor Eropa yang sudah lama jadi sasaran empuk kritik terhadap industri sawit Indonesia.
B50 diuji di enam sektor sekaligus: kendaraan bermotor, alat berat, kereta api, kapal, dan pembangkit listrik. Keberanian skala itu patut diapresiasi. Tapi skala yang sama juga berarti kalau ada yang salah, dampaknya tidak akan kecil. Katup pengaman berupa fleksibilitas kadar campuran ketika harga sawit dunia melonjak, seperti yang dipraktikkan Thailand, agaknya perlu masuk dalam desain kebijakan, bukan sekadar jadi catatan kaki.
CPO melimpah, ambisi hilirisasi jelas, arah kebijakan secara prinsip memang tepat. Pertanyaannya sekarang: apakah fondasi industri dan kecepatan eksekusi di lapangan bisa mengimbangi jadwal yang sudah ditetapkan?