Tinggal hitungan hari. Indonesia bersiap menaikkan takaran campuran biodiesel ke level yang belum pernah dicapai negara mana pun secara massal: B50. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan implementasi berjalan serentak pada 1 Juli 2026, dengan satu target yang cukup berani, eh, maksudnya satu target yang tegas: mengurangi, bahkan menghentikan, impor solar jenis C48 sepenuhnya.
"Insya Allah, kami sangat optimis untuk implementasi perilisan B50 itu akan dilakukan nanti di 1 Juli. Dengan demikian, itu akan mengurangi atau bahkan kita tidak lagi melakukan impor solar, khususnya C48," kata Bahlil di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (19/6).
Rp157,28 triliun. Angka penghematan yang diproyeksikan pemerintah per tahun, naik 17,9 persen dari realisasi tahun lalu yang menyentuh Rp133,3 triliun. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menambahkan bahwa B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah CPO sebesar Rp24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, dan memangkas emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton.
Dari sisi teknis, Bahlil mengklaim uji coba menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding B40. Kadar air B50 lebih rendah, dan bahan bakar ini sudah diuji pada beragam kendaraan: alat berat, kapal, kereta api, eksavator, hingga alat pertanian. Uji teknis sektor otomotif dimulai sejak 2 Desember 2025 dan ditargetkan tuntas Juni 2026. Adapun uji alat pertanian, pertambangan, perkeretaapian, dan pembangkit listrik masih berjalan hingga semester II.
Sebagian uji teknis belum rampung, tapi implementasi tetap dipaksakan serentak. Agaknya ini yang membuat sebagian pihak ingin melihat lebih jauh komitmen di lapangan. Anggia sendiri mengakui kondisi itu. "Walaupun di beberapa sektor tahap uji teknisnya masih berjalan, tapi kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak," tegasnya.
Kalangan ekonom membaca kebijakan ini dengan hati-hati, tapi cenderung positif. Hendry Cahyono, ekonom Universitas Negeri Surabaya, melihat B50 berpotensi memperkuat posisi transaksi berjalan dan mendorong apresiasi rupiah seiring berkurangnya tekanan impor energi. "Kalau yang disampaikan demikian, memang itu akan menurunkan angka impor. Salah satu dampaknya nanti juga bisa terhadap apresiasi nilai tukar rupiah," ujarnya. Syaratnya, pemerintah sudah memperhitungkan kesiapan pasokan bahan baku dan kapasitas produksi biodiesel secara matang.
Dari kalangan akademisi energi, Rishal Asri dari Institut Teknologi Sumatera menilai langkah ini tepat, baik secara ekonomi maupun lingkungan. "Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah benar. Mengurangi subsidi dengan pencampuran bahan baku sampai B50 itu benar secara ekonomi," katanya. Ia mencatat bahwa berkurangnya porsi diesel fosil dalam campuran secara otomatis menekan emisi karbon monoksida dan hidrokarbon dari proses pembakaran.
Perjalanan menuju B50 bukan lompatan tunggal. Indonesia menapaki tangga ini pelan tapi konsisten: B20 pada 2016, B30 pada 2020, B35 pada 2023, dan kini B50. Dibanding negara-negara lain yang masih berkutat di campuran jauh lebih rendah, Indonesia berposisi sebagai salah satu yang paling ambisius di dunia. Bak gayung bersambut antara tekanan fiskal dan ketersediaan bahan baku domestik.
Satu hal yang patut dicermati, kalau data ini bisa dipercaya sepenuhnya: kenaikan konsumsi sawit dalam skala sebesar ini harus dibarengi pengawasan rantai pasok yang ketat. Hendry mengingatkan bahwa produksi sebaiknya ditempuh lewat peningkatan produktivitas lahan dan teknologi, bukan ekspansi perkebunan baru yang berpotensi memicu deforestasi dan memancing tekanan dari pasar ekspor Eropa yang sensitif terhadap isu keberlanjutan.
Pertanyaannya, berapa lama tren ini bertahan jika tekanan dari Brussel makin keras? Buat pelaku pasar yang melirik sektor kelapa sawit dan biodiesel, 1 Juli jelas bukan sekadar tanggal di kalender.