Rp240,1 triliun. Angka itu yang tertera di neraca fiskal Indonesia per akhir Maret 2026, menjadikan defisit APBN kuartal pertama tahun ini setara 0,93% dari PDB.
Sekilas terasa besar. Tapi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah mengantisipasi kalkulasi sederhana yang biasa dilakukan pasar. "Jangan dikali empat," tegasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di Gedung Djuanda, Jakarta, Selasa (5/5). Dikali empat, angka itu jadi 3,6% dari PDB, melampaui batas aman 3% yang diamanatkan undang-undang. Purbaya menyebut cara hitung itu ngaco, karena pendapatan dan belanja punya siklus yang tidak linier sepanjang tahun.
Dari sisi pendapatan, negara mengantongi Rp574,9 triliun atau 18,2% dari target APBN, tumbuh 10,5% secara tahunan. Penerimaan pajak jadi bintangnya: Rp394,8 triliun, melesat 20,7% year-on-year. Wakil Menkeu Juda Agung menyebut lonjakan PPN dan PPnBM sebesar 57,7% sebagai sinyal kuat bahwa konsumsi rumah tangga dan aktivitas dunia usaha masih bergairah. Bukan angka yang bisa diabaikan.
Sisi buram datang dari kepabeanan dan cukai. Terkontraksi 12,6% secara tahunan, meski secara nominal masih membukukan Rp67,9 triliun. PNBP terhimpun Rp112,1 triliun, normalisasi dari tahun lalu, tapi kontribusinya ke struktur pendapatan tetap solid.
Belanja negara justru jadi cerita tersendiri. Realisasinya mencapai Rp815 triliun atau 21,2% dari pagu APBN, tumbuh 31,4% secara tahunan. Bandingkan dengan kuartal I tahun lalu yang cuma tumbuh 1,4%. Akselerasi yang, kata Juda, memang disengaja. "Kami memang sengaja merubah pola pengeluaran agar lebih merata sepanjang tahun, tidak lagi menumpuk di Triwulan IV, supaya pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan lebih cepat," ujarnya.
Belanja pemerintah pusat meroket 47,7% secara tahunan ke Rp610,3 triliun. Termasuk di dalamnya program Makan Bergizi Gratis yang hingga 27 April 2026 sudah menyerap Rp70,2 triliun, menjangkau hampir 62 juta penerima melalui 27.735 satuan pelayanan. Transfer ke daerah menorehkan Rp204,8 triliun, sedikit terkontraksi 1,1% secara tahunan. Keseimbangan primer pun defisit di posisi Rp95,8 triliun.
Satu hal yang menyedot perhatian di luar angka-angka itu: Purbaya mendadak meninggalkan ruang konferensi pers saat sesi tanya jawab belum tuntas, menyerahkan estafet ke Wamenkeu Suahasil Nazara. Ada tamu penting yang tidak bisa diminta menunggu. "Nanti saya dimarahin," katanya singkat sebelum keluar. Siapa tamunya? Tidak dijelaskan.
Sebelum pamit, Purbaya sempat merespons narasi yang beredar di pasar soal fiskal yang dituding sebagai biang pelemahan rupiah, saat dolar AS bertengger di Rp17.423. "Kalau rupiah, tanya BI ya, jangan tanya saya," jawabnya lugas.
Juda, dalam forum berbeda, memilih metafora kapal layar. Fiskal adalah angin, perbankan adalah layar. Keduanya harus seirama agar kapal ekonomi sampai tujuan. Agaknya itu juga pesan tersirat soal sinergi lintas kebijakan yang kian krusial, apalagi harga minyak sempat menyentuh 100 dolar per barel. Pemerintah mengklaim sudah menyiapkan langkah efisiensi, salah satunya meniadakan distribusi MBG di hari Sabtu dan masa libur sekolah. Satu hari efisiensi, kata Juda, bisa hemat hingga Rp1 triliun.
Defisit 0,93% di kuartal pertama masih jauh dari batas 3%. Sembilan bulan ke depan, dengan tekanan eksternal yang belum mereda, klaim itu masih perlu dibuktikan.