JUMAT, 18 SEPTEMBER 2026

Home  ›  Ekonomi  ›  AIIB Komitmen USD17 Miliar untuk RI, tapi Utang Yu...

Ekonomi

AIIB Komitmen USD17 Miliar untuk RI, tapi Utang Yuan Sudah Tembus Rp306 Triliun

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengamankan komitmen pendanaan USD17 miliar dari AIIB untuk proyek pembangunan 2025-2029, namun di balik kabar baik itu ada tren yang patut dicermati: eksposur utang Indonesia berdenominasi yuan melonjak hampir 36 kali lipat dalam 13 tahun terakhir.

Purbaya Agresif Cari Utang dari China

Dari Beijing, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pulang membawa angka yang tidak kecil: komitmen pendanaan senilai 17 miliar dolar AS, setara sekitar Rp 302 triliun, dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendukung proyek-proyek pembangunan nasional sepanjang 2025 hingga 2029.

Komitmen itu diamankan dalam pertemuan bilateral dengan jajaran pimpinan AIIB di Beijing, Rabu (17/6/2026) waktu setempat. Dana tersebut masuk dalam skema multi-year rolling pipeline, alias daftar proyek pembiayaan jangka menengah yang diperbarui secara bergulir bersama AIIB. "Hal terpenting adalah kita berhasil mengamankan pendanaan sekitar 17 miliar dolar AS untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia antara tahun 2025 dan 2029. Itu merupakan kontribusi yang sangat besar bagi pembiayaan proyek-proyek pembangunan di Indonesia," ujar Purbaya dalam keterangan resmi tertulis.

AIIB juga dikabarkan berminat membuka kantor perwakilan di Jakarta. Purbaya bahkan sudah pasang target: Juni tahun depan. "AIIB juga berminat untuk membangun semacam kantor cabang di Jakarta. Kita tentu menyambut baik niat tersebut dan saya berharap pada Juni tahun depan kantornya sudah berdiri," kata Purbaya. Bila terealisasi, langkah itu akan memperkuat koordinasi proyek yang didanai lembaga multilateral berbasis Beijing tersebut.

Narasi yang dibangun pemerintah jelas: ini soal kepercayaan global terhadap fiskal Indonesia. Purbaya menegaskan AIIB tidak punya keberatan terhadap kondisi keuangan negara. "Mereka tidak ada masalah dengan fiskal Indonesia. Mereka yakin dengan kredibilitas dan kreativitas fiskal kita," ujarnya. Pernyataan yang, agaknya, juga ditujukan untuk konsumsi pasar domestik yang belakangan makin kritis terhadap ruang fiskal yang kian sempit.

Tapi ada sisi lain dari cerita ini.

Data Bank Indonesia dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi Juni 2026 mencatat posisi utang luar negeri berdenominasi yuan telah melonjak dari 476 juta dolar AS pada 2013 menjadi 17,24 miliar dolar AS per April 2026, setara Rp 306,3 triliun. Lompatan paling brutal terjadi sejak 2022: dari 4,53 miliar dolar AS, naik ke 7,47 miliar (2023), lalu 9,81 miliar (2024), kemudian 14,87 miliar di akhir 2025, dan terus mendaki hingga April tahun ini. Empat tahun. Nyaris empat kali lipat.

Secara absolut, eksposur yuan masih jauh di bawah utang berdenominasi dolar AS yang mencapai 269,25 miliar dolar AS per April 2026. Tapi tren kenaikannya bukan sesuatu yang bisa dilewatkan begitu saja.

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memberi peringatan keras. Baginya, ini bukan sekadar urusan diversifikasi pembiayaan. "Ini merupakan sinyal memburuknya kepercayaan investor terhadap ekonomi kita. ULN mengekspos APBN terhadap risiko kurs rupiah. Saat rupiah melemah, beban bunga dan pokok utang akan melonjak," tegasnya. Ia menghitung, pelemahan rupiah sepanjang tahun ini saja sudah menambah beban utang pemerintah sekitar Rp 150 triliun hingga Rp 175 triliun, tanpa ada tambahan pinjaman sepeser pun.

Pertanyaannya, dari mana solusinya? Wijayanto justru mendorong pemerintah menaikkan porsi pinjaman dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia, ADB, dan AIIB dibanding terus bersandar pada penerbitan surat utang. Saat ini sekitar 87 persen pembiayaan utang pemerintah masih berasal dari surat utang. Pinjaman multilateral, selain lebih murah bunganya, datang dengan mekanisme pengawasan proyek yang lebih ketat sehingga mendorong tata kelola yang lebih sehat. "Di tengah ruang fiskal yang semakin ketat, tantangan pemerintah bukan hanya mencari sumber dana baru, tetapi juga memastikan struktur utang tetap sehat, terdiversifikasi, dan selaras dengan kapasitas fiskal nasional," ujarnya.

Komitmen 17 miliar dolar AS dari AIIB bisa dibaca dua cara sekaligus: kabar baik soal kepercayaan lembaga multilateral terhadap Indonesia, sekaligus konfirmasi bahwa pemerintah memang semakin haus pendanaan eksternal. Kalau data ini bisa dipercaya, ruang fiskal kita sedang berjalan di atas tali. Pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan dari mana uangnya datang, tapi seberapa cepat kita bisa kembali berpijak di tanah yang lebih solid.