Tekanan dari dua arah sekaligus kini membayangi PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP): konsumen yang makin vokal di media sosial, dan pemerintah yang mulai turun tangan.
Selasa (21/7/2026) jadi hari yang cukup padat bagi emiten properti anak usaha ADHI ini. Direktur Operasi ADCP Farid Budiyanto menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas keterlambatan serah terima unit dan pengembalian dana kepada sejumlah konsumen. Berselang beberapa jam, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti pengaduan konsumen sekaligus meminta pertanggungjawaban langsung dari pihak pengembang.
"Kami tangani segera, pasti," kata Maruarar kepada wartawan di sela acara pelantikan DPP Apersi di Ritz-Carlton Jakarta. Nada singkat, tapi pesannya jelas. "Harus diselesaikan ya, kami akan minta pertanggungjawaban developernya," tambahnya.
Proyek-proyek LRT City di Tebet, Ciracas, dan Cibubur menjadi titik panas persoalan ini. Progres pembangunan yang stagnan dan ketidakpastian jadwal serah terima sudah lama mengganjal konsumen sebelum akhirnya meletup ke permukaan lewat video-video yang beredar di media sosial beberapa pekan terakhir.
Farid mengakui kondisi keuangan perusahaan saat ini membuat ADCP belum mampu menyelesaikan seluruh proyek secara bersamaan. Tekanan likuiditas dan proses restrukturisasi yang masih berjalan menjadi biang keroknya. Bukan kondisi yang mudah untuk dijelaskan ke konsumen yang sudah menunggu bertahun-tahun.
"Perseroan menegaskan akan berupaya penuh untuk memenuhi kewajibannya kepada para pemangku kepentingan, khususnya konsumen, sesuai dengan kemampuan Perseroan dan perkembangan proses penyehatan yang sedang dijalankan," kata Farid.
Untuk mendorong percepatan, ADCP menyebut tengah menjajaki dua opsi: skema turnkey bersama kontraktor, dan menggandeng investor strategis yang punya kapasitas pendanaan. Rencana implementasi penyelesaian proyek secara bertahap pun sedang disusun. Klaim yang, agaknya, masih perlu dibuktikan dalam eksekusi.
Farid juga menegaskan seluruh aset tetap dalam penguasaan perusahaan dan perizinan proyek masih berjalan sesuai ketentuan. Fondasi legal dan aset, katanya, masih ada. Tapi antara fondasi dan bangunan yang berdiri, jaraknya bisa sangat jauh, terutama bila kantong sedang seret.
Bagi konsumen yang sudah telanjur nyangkut di proyek-proyek ini, pilihan yang tersedia memang terbatas. Menunggu proses penyehatan perusahaan rampung, atau mengejar jalur refund yang juga belum jelas kapan terealisasi. Intervensi Kementerian PKP bisa jadi angin segar, tapi seberapa jauh pemerintah mau menekan pengembang yang sedang dalam kondisi finansial ringkih, itu yang akan menentukan nasib ribuan unit yang belum juga diserahterimakan.